Pajak Kendaraan Jadi Andalan PAD, DPRD DIY Soroti Layanan Samsat

Harianjogja.com, JOGJA— Penguatan pendapatan asli daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai masih sangat bergantung pada optimalisasi pajak kendaraan bermotor. Komisi B DPRD DIY menegaskan sektor ini tetap menjadi penyumbang terbesar kas daerah, sehingga perbaikan menyeluruh terhadap layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) menjadi kebutuhan mendesak.

Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, menyampaikan bahwa dominasi pajak kendaraan bermotor dalam struktur PAD menuntut sistem pelayanan publik yang semakin adaptif. Kemudahan akses, integrasi antarlembaga, serta responsivitas layanan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“PAD kita paling besar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Maka sistem pelayanan Samsat harus terus diperkuat agar masyarakat merasa mudah, nyaman, dan akhirnya patuh membayar pajak,” ujarnya, Jumat (23/1/2026).

Andriana menilai dinamika wilayah Kulonprogo patut mendapat perhatian khusus. Beroperasinya Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) telah mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi yang signifikan dan berpotensi meningkatkan jumlah kendaraan bermotor di kawasan tersebut. Kondisi ini membuka peluang besar bagi peningkatan penerimaan pajak daerah apabila dikelola secara optimal.

Menurutnya, Komisi B DPRD DIY perlu melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memetakan potensi sekaligus hambatan yang dihadapi unit pelayanan pajak daerah. Evaluasi tersebut mencakup kualitas pelayanan Samsat, kesiapan sumber daya, hingga efektivitas koordinasi lintas instansi.

“Keberadaan YIA membawa dampak turunan bagi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan potensi itu benar-benar bisa dikonversi menjadi PAD, khususnya dari sektor kendaraan bermotor,” katanya.

Lebih lanjut, Andriana menekankan pentingnya integrasi data antardaerah serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menutup celah pendataan kendaraan. Ia menyoroti masih adanya wilayah dengan keterbatasan akses internet yang berpotensi menimbulkan blind spot data kendaraan.

Kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY dinilai krusial guna memperluas jangkauan digitalisasi layanan perpajakan daerah.

“Masih ada blind spot data kendaraan. Ini harus kita benahi bersama agar potensi PAD tidak hilang hanya karena keterbatasan sistem,” kata Andriana.

Selain isu layanan dan data, Komisi B DPRD DIY juga mencermati berbagai persoalan strategis lainnya. Di antaranya efektivitas program pemutihan pajak kendaraan, keberadaan kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di DIY, serta kontribusi kendaraan komersial berbasis aplikasi daring.

Andriana memastikan hasil kunjungan kerja ke sejumlah unit Samsat di berbagai daerah akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perumusan kebijakan penguatan PAD ke depan.

“Kami berkomitmen mengawal peningkatan pelayanan publik sekaligus memperkuat kemandirian fiskal DIY. Samsat adalah garda depan PAD, dan harus kita dukung bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, tantangan penurunan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor juga masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DIY, Rully Marsianti, mengungkapkan bahwa sektor tersebut sempat mengalami tekanan cukup signifikan.

Menurut Rully, kondisi tersebut menuntut langkah kolaboratif lintas instansi agar pendapatan pajak dapat kembali dimaksimalkan.

“Kami membutuhkan arahan DPRD agar pendapatan bisa dimaksimalkan. Tarif pajak tidak naik, sehingga strategi kami adalah menarik masyarakat agar tetap membayar pajak kendaraan di DIY,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News