Reaktivasi PBI JK Capai 2.000 Orang, Sleman Tanggung Pakai APBD

Harianjogja.com, SLEMAN—Sekitar 2.000 peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Sleman kembali aktif per Jumat (13/2/2026). Reaktivasi dilakukan menyusul penonaktifan kepesertaan yang sebelumnya dibiayai Pemerintah Pusat melalui APBN.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, mengatakan lonjakan permohonan reaktivasi mulai terasa signifikan pada Februari 2026.

“Memang melonjak karena ada penonaktifan kepesertaan PBI JK yang sebelumnya menggunakan anggaran APBN,” ujar Ari saat dihubungi, Selasa (17/2/2026).

Ia menjelaskan, pada Januari jumlah permohonan reaktivasi tercatat sekitar 320 orang. Angka tersebut melonjak tajam pada Februari hingga mencapai sekitar 2.000 orang.

Berdasarkan data Dinsos Sleman, terdapat 362.183 warga yang tercatat sebagai peserta aktif dengan iuran kesehatan ditanggung negara. Jumlah ini menempatkan Sleman sebagai daerah dengan penerima PBI terbanyak ketiga di DIY setelah Kabupaten Gunungkidul dan Bantul.

Namun demikian, dari total tersebut terdapat 34.143 jiwa yang tercatat keluar dari daftar penerima bantuan atau terhapus dari sistem kepesertaan.

“Peserta yang direaktivasi ini sepenuhnya akan dibiayai APBD Sleman. Full APBD. Untuk detail alokasi anggaran bisa dikonfirmasi ke Dinas Kesehatan karena anggarannya berada di sana,” jelas Ari.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Irfan Qadarusman, menyebutkan sepanjang Januari 2026 terdapat 2.275 peserta yang kepesertaannya direaktivasi. Jumlah tersebut bertambah menjadi 2.905 orang pada periode 1–12 Februari 2026.

Menurut Irfan, angka tersebut mencakup pengajuan mutasi kepesertaan, baik reaktivasi maupun perpindahan segmen penjaminan, termasuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang ditanggung Pemerintah Daerah Sleman.

“Itu jumlah reaktivasi melalui usulan PBPU Pemda Sleman. Tetapi belum tentu seluruhnya berasal dari PBI JK yang nonaktif,” katanya.

Adapun Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Dedi Aprianto, hingga Selasa belum memberikan keterangan terkait besaran alokasi anggaran penjaminan bagi peserta PBI JK nonaktif yang telah direaktivasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News