30 Persen Talud Sungai di Jogja Rusak, Perbaikan Capai Rp100 Miliar

Harianjogja.com, JOGJA—Kerusakan talud sungai di Kota Jogja masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja mencatat sekitar 30 persen talud sungai di Kota Jogja dalam kondisi rusak sehingga membutuhkan anggaran perbaikan hingga sekitar Rp100 miliar.

Kerusakan talud sungai di Kota Jogja tersebut tidak hanya terjadi pada sungai utama yang melintasi wilayah perkotaan, tetapi juga ditemukan di sejumlah aliran sungai kecil yang tersebar di berbagai titik. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk memetakan prioritas perbaikan talud sungai secara bertahap.

Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPUPKP Kota Jogja, Rahmawan Kurniadi, mengatakan kerusakan talud masih ditemukan di beberapa aliran sungai, antara lain Sungai Buntung, Sungai Widuri, dan Sungai Belik.

“Masih banyak yang perlu perbaikan. Tidak hanya di tiga sungai utama, tapi juga di sungai-sungai kecil seperti Kali Buntung, Kali Widuri, dan Sungai Belik,” katanya, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan total panjang talud pada tiga sungai utama di Kota Jogja, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajahwong, mencapai sekitar 36.000 meter.

Dari keseluruhan panjang tersebut, sekitar 11.000 meter atau kurang lebih 30 persen talud sungai di Kota Jogja masih berada dalam kondisi rusak atau memerlukan penanganan lebih lanjut.

Menurut Rahmawan, kategori kerusakan talud sungai tidak hanya mencakup struktur yang ambrol, tetapi juga bagian bantaran sungai yang belum memiliki talud sama sekali. Selain itu, bagian sungai yang masih menggunakan konstruksi lama seperti batu kali dan bronjong juga dimasukkan dalam kategori yang membutuhkan penanganan.

“Kita anggap rusak itu termasuk yang masih tanah belum ada talud, atau yang masih menggunakan batu kali dan bronjong,” katanya.

Ia menambahkan beberapa titik talud sungai yang berada di dekat permukiman warga memerlukan perhatian lebih karena berpotensi memengaruhi keselamatan dan kenyamanan lingkungan sekitar bantaran sungai.

Meski demikian, pada sejumlah lokasi lain kondisi tanah masih dinilai cukup stabil karena didukung oleh struktur batuan alami yang terdapat di dasar sungai.

“Di beberapa titik memang dekat dengan permukiman, tetapi ada juga yang kondisi tanahnya relatif stabil karena didukung struktur batuan alami sungai,” katanya.

Rahmawan memperkirakan kebutuhan anggaran perbaikan talud sungai di Kota Jogja mencapai sekitar Rp10 juta per meter. Jika dihitung dari total panjang talud yang rusak, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki talud sungai di Kota Jogja dapat mencapai sekitar Rp100 miliar.

Namun demikian, penanganan kerusakan talud sungai di Kota Jogja tidak dapat dilakukan secara sekaligus karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Oleh karena itu, perbaikan talud akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan program penataan kawasan yang sedang dijalankan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa untuk sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pendekatan yang dilakukan Pemkot Jogja adalah melalui program penataan kawasan di bantaran sungai. Dalam konsep tersebut, penguatan talud dilakukan untuk mendukung penataan permukiman, termasuk pembangunan akses jalan di sepanjang bantaran sungai.

“Kalau sungai itu kewenangan kementerian, kita masuk dari pendekatan penataan kawasan. Kita dukung penguatan talud supaya kawasan lebih tertata, ada jalan talud dan permukiman lebih rapi,” katanya.

Rahmawan menuturkan program penataan kawasan bantaran sungai tersebut juga dilakukan secara kolaboratif dengan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) DPUPKP Kota Jogja. Dalam proses tersebut, apabila penataan kawasan membutuhkan penguatan talud sungai, pihaknya akan mengusulkan dukungan anggaran sesuai dengan konsep penataan yang telah direncanakan.

Dari sisi pembiayaan, Rahmawan mengakui alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur di Kota Jogja pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi seiring kebijakan refocusing anggaran yang memengaruhi besaran dana untuk penanganan talud sungai.

Ia menyebutkan pada tahun sebelumnya anggaran penanganan talud sungai di Kota Jogja sekitar Rp6 miliar per tahun, namun pada tahun ini jumlahnya mengalami pengurangan sehingga pemerintah harus menentukan prioritas perbaikan secara lebih selektif.

Untuk tahun ini, DPUPKP Kota Jogja akan menyesuaikan perbaikan talud sungai dengan program penataan kawasan permukiman yang menjadi prioritas pemerintah daerah sehingga penguatan talud difokuskan pada lokasi yang sedang ditata maupun kawasan yang membutuhkan penanganan mendesak.

“Kita mengikuti penataan kawasan. Jadi kita mendukung kawasan mana yang perlu penataan dan memang masih memerlukan perbaikan talud,” katanya. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News