Dana Desa Gunungkidul Cair, Pagu 144 Kalurahan Anjlok Drastis 2026

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul melaporkan sebanyak 82 kalurahan telah berhasil mencairkan dana desa termin pertama tahun anggaran 2026.

Otoritas terkait kini tengah memacu 62 kalurahan lainnya agar segera merampungkan proses administrasi sehingga seluruh sisa anggaran tahap awal dapat terserap sepenuhnya pada penghujung bulan Maret ini.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMKP2KB Gunungkidul, Khoiru Rahmat, mengonfirmasi bahwa seluruh desa sebenarnya telah melakukan pengurusan berkas secara kolektif.

“Semua sudah mengurus. Tapi, yang sudah pencairan dana desa termin pertama dari Pemerintah Pusat ada 82 kalurahan,” papar Khoiru saat memberikan keterangan resmi di Wonosari, Ahad (29/3/2026).

Berdasarkan regulasi teknis, penyaluran dana yang bersumber dari APBN ini dilakukan dalam dua termin dengan skema persentase yang berbeda tergantung pada status kemandirian masing-masing desa.

Bagi kalurahan yang menyandang status mandiri, pencairan termin pertama ditetapkan sebesar 60 persen, sementara sisanya sebesar 40 persen akan menyusul di termin kedua. Adapun desa berstatus maju, sambung Khoiru, pencairan juga terlaksana dalam dua termin.

“Tapi bedanya, untuk tahap pertama hanya 40% dari pagu yang dimiliki. Sedangkan, sisanya yang 60% diberikan di termin kedua pencairan,” ungkapnya.

Perbedaan skema ini dimaksudkan untuk menyesuaikan ritme pembangunan dan tata kelola keuangan di level akar rumput. Namun, kabar kurang sedap muncul dari sisi volume anggaran di mana pagu dana desa untuk wilayah Gunungkidul tahun ini mengalami kemerosotan yang sangat tajam.

Merujuk pada surat resmi Dirjen Perimbangan Keuangan RI, total alokasi dana desa yang mengucur ke Bumi Handayani hanya menyentuh angka Rp51,9 miliar.

Kondisi ini berimplikasi langsung pada jatah setiap kalurahan yang kini rata-rata hanya mengantongi anggaran di kisaran Rp300 jutaan saja. “Tahun lalu pagunya mencapai 168,8 miliar. Sekarang, jumlahnya turun sangat drastis,” tegas Khoiru.

Penurunan nilai yang mencapai lebih dari Rp100 miliar tersebut memaksa banyak pemerintah kalurahan untuk melakukan efisiensi ketat dan menyusun ulang prioritas program kerja mereka.

Meskipun demikian, syarat pencairan tetap berjalan ketat seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni wajib menyertakan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa 2025 serta peraturan tentang APBKal 2026.

Dampak pemangkasan anggaran ini sangat dirasakan oleh jajaran perangkat desa, salah satunya Lurah Dengok, Kapanewon Playen, Suyanto. Ia mengungkapkan bahwa pagu yang diterima desanya tahun ini terjun bebas menjadi Rp310 juta, padahal pada tahun 2025 lalu desanya masih menerima suntikan dana sebesar Rp810 juta.

“Untuk pencairan, kami sudah mendapatkan anggaran untuk termin pertama sebesar 60% dari pagu yang dimiliki,” katanya.

Suyanto menjelaskan bahwa alokasi yang sangat terbatas ini terpaksa diprioritaskan hanya untuk kegiatan rutin yang bersifat mendesak.

Anggaran tersebut dipergunakan untuk sejumlah kegiatan mulai dari pembayaran honor kader kesehatan, PAUD, serta sejumlah kegiatan lainnya. Imbas dari krisis anggaran ini, banyak agenda pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat terpaksa masuk daftar tunda.

“Program yang seharusnya terlaksana tahun ini, terpaksa ditunda. Kami janji, program yang tertunda akan menjadi prioritas di tahun berikutnya,” kata dia.

Pihak kalurahan pun terus melakukan langkah sosialisasi secara masif kepada masyarakat melalui koordinasi dengan tingkat dukuh, RT, hingga RW guna meredam kekecewaan warga terkait tertundanya sejumlah pembangunan fasilitas umum di wilayah mereka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.