Sekolah Rakyat Margodadi Terkendala LSD, Sleman Minta Moratorium

Harianjogja.com, SLEMAN—Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Padukuhan Kurahan III, Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan menghadapi kendala perizinan lahan. Pemerintah Kabupaten Sleman menemukan sebagian area yang direncanakan masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Sleman, Sigit Indarto, menjelaskan total lahan yang disiapkan mencapai 5,1 hektare. Namun, dari luasan tersebut, sekitar 3,2 hektare berstatus LSD dan 1,9 hektare merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman sudah bersurat ke Kementerian Pertanian terkait LSD ini. Kalau LP2B jelas diminta ada lahan pengganti. Sleman kesulitan mencarinya, sehingga opsi paling memungkinkan adalah moratorium LSD,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Pemkab Sleman kini menunggu keputusan moratorium dari pemerintah pusat sebagai syarat utama kelanjutan pembangunan. Tanpa adanya izin tersebut, proyek Sekolah Rakyat belum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Selain itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, juga menekankan pentingnya penyelesaian seluruh aspek perizinan sebelum pembangunan difungsikan.

Proyek Serupa di Moyudan Juga Terkendala LP2B

Selain di Seyegan, pembangunan Sekolah Rakyat juga direncanakan di Kapanewon Moyudan. Lokasi ini akan menggantikan SR MA 19 Bantul dan SR MA 20 Sleman yang saat ini masih menggunakan aset milik pemerintah pusat.

Namun, proyek di Moyudan juga menghadapi kendala serupa. Lahan seluas 7,1 hektare yang akan digunakan berstatus LP2B, sehingga membutuhkan lahan pengganti sesuai ketentuan dari Kementerian Pertanian.

“Kewenangan kami sebatas memantau jawaban dari surat alih fungsi LP2B,” kata Sigit.

Target Pembangunan Juni 2026

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, menyebut pembangunan Sekolah Rakyat di Moyudan direncanakan dimulai pada Juni 2026 oleh Kementerian Sosial.

Saat ini, proses administratif terkait penyediaan lahan pengganti LP2B masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada April 2026.

“Insyaallah proses LP2B bisa selesai bulan April ini,” ujarnya.

Dengan berbagai kendala status lahan, keberlanjutan proyek Sekolah Rakyat di Sleman kini sangat bergantung pada keputusan pemerintah pusat terkait moratorium LSD dan penyediaan lahan pengganti LP2B.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.