IKD Sleman Disorot, Perekaman KTP-el Nyaris Sempurna 99,8 Persen

Harianjogja.com, SLEMAN—Kabupaten Sleman menjadi salah satu daerah prioritas dalam program digitalisasi bantuan sosial (bansos), ditandai dengan peninjauan langsung aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh pemerintah pusat. Langkah ini menegaskan percepatan transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital di Sleman.

Peninjauan dilakukan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman pada Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari perluasan program piloting digitalisasi penyaluran bansos secara nasional.

Program ini bertujuan menguji kesiapan infrastruktur digital serta memastikan akurasi data kependudukan di daerah sebelum diterapkan secara lebih luas di tingkat nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Teguh memberikan apresiasi atas capaian aktivasi IKD di Sleman yang telah mencapai 19,45% dari total wajib KTP. Ia juga menyoroti capaian perekaman KTP elektronik (KTP-el) yang hampir sempurna.

"Saya mengapresiasi dan berterimakasih atas pelayanan Adminduk Kabupaten Sleman yang bagus. Bahkan setidaknya untuk perekaman KTP-el di Dukcapil Sleman itu sudah 99,8%," kata Teguh.

Menurutnya, pengembangan layanan digital nasional tidak semata untuk efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan ketepatan sasaran program pemerintah, termasuk dalam penyaluran bansos agar lebih transparan dan akurat.

Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses verifikasi data diharapkan menjadi lebih cepat, aman, dan meminimalkan potensi kesalahan dalam distribusi bantuan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menilai penunjukan Sleman sebagai lokasi piloting menjadi momentum penting dalam percepatan digitalisasi layanan publik.

"Negara yang tidak mengikuti perkembangan digital pasti akan tertinggal dengan negara lain. Karena saat ini digitalisasi di setiap negara tidak bisa dihindari di dalam kondisi bentuk pelayanan apa pun di masyarakat," tuturnya.

Danang menambahkan, penerapan skema Digital Public Infrastructure (DPI) diharapkan mampu memperkuat keamanan data sekaligus menekan risiko penyalahgunaan informasi pribadi yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat.

"Saya berharap Sleman nanti bisa terus running menyelesaikan digitalisasi bansos berbasis DPI ini, sehingga pelayanan ini bisa memudahkan masyarakat. Dan tentunya juga menghindari hal-hal yang mungkin menjadi kelemahan kita. Karena saat ini banyak masyarakat yang khawatir kemudahan akses terhadap data pribadi ini bisa disalahgunakan," tukasnya.

Melalui penguatan sistem IKD dan integrasi data kependudukan, program digitalisasi bansos di Sleman diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjadi model penerapan layanan digital nasional yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis data akurat dan real-time.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.