Warga Protes Ganti Rugi Lahan Nglinggo KP, Selisih Capai Miliaran

Harianjogja.com, KULONPROGO — Proyek pelebaran jalan di ruas Plono–Nglinggo memicu polemik di tengah masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam penentuan nilai ganti rugi lahan yang dinilai timpang antarbidang, meski proses appraisal dilakukan dalam waktu yang sama.

Sorotan utama muncul dari perbedaan nilai kompensasi yang dinilai mencolok. Salah satu warga terdampak, Pracoyo Hadi, mengungkapkan lahannya seluas 623 meter persegi dihargai sekitar Rp750 juta, termasuk bangunan di atasnya. Namun ia membandingkan dengan kasus lain di lokasi yang sama, di mana nilai ganti rugi melonjak hingga sekitar Rp2 miliar dari estimasi awal Rp800 juta.

“Padahal proses appraisal dilakukan bersamaan, tapi hasilnya bisa sangat berbeda. Ini yang membuat kami bertanya-tanya,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Warga Pertanyakan Parameter Penilaian

Menurut Pracoyo, tidak ada perbedaan signifikan dalam perlakuan selama proses pengukuran maupun penilaian. Ia bahkan menyebut lahannya berada di lokasi yang lebih strategis karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, namun nilainya justru tidak jauh berbeda dengan lahan yang dinilai kurang strategis.

Keluhan serupa disampaikan Marjilah yang berharap adanya kejelasan dasar perhitungan harga agar tidak menimbulkan kesenjangan di antara warga.

“Selisihnya terlalu jauh, sementara belum ada kesepakatan bersama. Kami hanya ingin ada keadilan,” katanya.

PJN DIY: Nilai Ditentukan Appraisal Independen

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Jalan Nasional DIY menegaskan bahwa proses pengadaan lahan telah mengikuti prosedur resmi. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1, Ersy Perdhana, menyatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam menentukan nilai ganti rugi.

Menurutnya, seluruh penilaian dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai pihak independen, dengan hasil yang bersifat final dan mengikat.

“Penetapan nilai sepenuhnya dilakukan appraisal independen. Kami hanya menjalankan sesuai hasil tersebut,” jelasnya.

Proses Lahan Hampir Rampung

Secara keseluruhan, proyek ini telah menyelesaikan pembebasan lahan untuk 66 sertifikat. Penyerahan dilakukan bertahap sejak November 2025 hingga April 2026. Saat ini, sebagian besar warga telah menerima pembayaran.

Masih terdapat tujuh bidang yang belum tuntas, dengan rincian enam dalam proses di Badan Pertanahan Nasional dan satu berkas dikembalikan karena belum lengkap.

Desakan Transparansi Menguat

Meski secara administratif dinyatakan tidak bermasalah—bahkan telah melalui telaah Ombudsman—ketidakpuasan warga menunjukkan adanya kebutuhan transparansi lebih detail terkait metode penilaian.

Pengamat menilai, perbedaan nilai ganti rugi bisa dipengaruhi berbagai faktor seperti akses jalan, status bangunan, hingga potensi ekonomi lahan. Namun tanpa penjelasan terbuka, perbedaan tersebut rawan memicu konflik sosial di tingkat lokal.

Dengan proyek yang menjadi bagian penting konektivitas kawasan perbukitan Menoreh, penyelesaian polemik ini dinilai krusial agar pembangunan tidak menyisakan persoalan baru di masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara