Kunjungan Wisata Naik, Parangtritis Raup Rp2,4 Miliar dalam Sebulan
Pendapatan retribusi Pantai Parangtritis dan Depok mencapai Rp2,4 miliar pada Juli 2026. Pemkal Parangtritis mengevaluasi layanan dan optimistis target PAD wisa
Ilustrasi. /Solopos-Agoes Rudianto
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—DPRD Gunungkidul meminta masyarakat aktif mengawal penyelenggaraan pemilihan lurah (Pilur) serentak yang akan digelar September mendatang. Warga tidak hanya diharapkan datang memberikan suara pada hari pemungutan, tetapi juga ikut mencermati setiap tahapan yang sedang berlangsung.
Anggota DPRD Gunungkidul, Gunawan, mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan Pilur. Menurutnya, pemerintahan tingkat desa merupakan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat bawah sehingga program yang dijalankan nantinya akan berdampak langsung kepada masyarakat.
"Total ada sebanyak 31 kalurahan dari 16 kapanewon yang menggelar Pilur serentak, sehingga kami harapkan masyarakat bisa ikut serta secara aktif," ujarnya, Senin (10/8/2026).
Warga Diminta Awasi Tahapan Pilur
Gunawan mengatakan masyarakat dapat ikut mencermati tahapan Pilur yang saat ini masih berlangsung. Pengawasan dari warga dinilai penting agar proses pemilihan lurah berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi pelanggaran yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi.
"Masyarakat juga bisa jadi mata dan telinga pengawas di lapangan, cermati dan laporkan jika ada indikasi pelanggaran karena itu bisa jadi bahan evaluasi ke depan," ungkapnya.
Dia menambahkan aturan terbaru mengenai Pilur memiliki sejumlah perubahan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Salah satunya mengatur perangkat desa harus mundur setelah ditetapkan sebagai calon.
Perubahan lainnya berkaitan dengan wilayah yang hanya memiliki satu calon. Dalam aturan terbaru, wilayah dengan satu calon tetap dapat melangsungkan pemilihan tanpa adanya ketentuan minimal dua calon.
Anggaran Pilur Rp2,6 Miliar
Gunawan mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilur serentak. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp2,6 miliar.
"Anggaran sudah kami siapkan juga dengan total Rp2,6 miliar dan harapannya bisa berjalan dengan lancar," katanya.
Dia juga menanggapi fenomena pertarungan antar suami istri yang terjadi di salah satu wilayah penyelenggaraan Pilur. Menurutnya, kondisi tersebut bukan persoalan karena mencalonkan diri merupakan hak politik yang dijamin Undang-undang.
"Sebenarnya itu tidak masalah karena itu hak politik kan. Cuma secara etika mungkin ya sedikit agak gimana gitu," ujarnya.
Jangan Pilih Lurah Hanya karena Kedekatan
Selain meminta warga aktif mengawasi proses Pilur, Gunawan mengingatkan masyarakat agar cerdas menentukan pilihan. Menurutnya, calon pemimpin tidak semestinya dipilih hanya karena kedekatan personal ataupun penilaian yang subjektif.
Masyarakat, kata dia, perlu mempertimbangkan kapabilitas dan rekam jejak calon sebelum menentukan pilihan. Kinerja serta visi dan misi dalam membangun desa juga perlu menjadi pertimbangan.
"Tentu harus memilih dengan hati nurani dan tanpa embel-embel lain, dengan mempertimbangkan kinerja dan juga visi misi dalam membangun desa," pungkas dia.
Dengan 31 kalurahan dari 16 kapanewon yang akan mengikuti Pilur serentak pada September mendatang, partisipasi masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan proses demokrasi di tingkat kalurahan berjalan dengan baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pendapatan retribusi Pantai Parangtritis dan Depok mencapai Rp2,4 miliar pada Juli 2026. Pemkal Parangtritis mengevaluasi layanan dan optimistis target PAD wisa
PSSI memastikan Timnas Indonesia bisa menurunkan skuad terbaik di FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di Indonesia pada 23 September.
Kejagung memeriksa 16 saksi kasus dugaan korupsi tata kelola MBG, termasuk tenaga ahli BGN, mitra SPPG, dan 10 direktur.
DPR bersama TNI-Polri membahas keamanan dan ketertiban jelang HUT Ke-81 RI serta Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026.
BPN Kulonprogo menjadwalkan dua kali UGR Tol Jogja-YIA pada Agustus dengan total nilai mencapai sekitar Rp131 miliar.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Rudy Tanoe pada 11 Agustus 2026 setelah tiga kali absen dalam perkara korupsi bansos beras PKH.