Bantul Targetkan Kemiskinan Turun di Bawah 10 Persen pada 2026

Yosef Leon
Yosef Leon Senin, 03 Agustus 2026 13:57 WIB
Bantul Targetkan Kemiskinan Turun di Bawah 10 Persen pada 2026

Foto ilustrasi warga miskin di Indonesia dibuat menggunakan Artifical Intelligence ChatGPT.

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul memasang target ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan hingga berada di bawah 10 persen pada 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui 103 program lintas perangkat daerah yang didukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan dan pemberdayaan masyarakat semakin tepat sasaran.

Saat ini, persentase penduduk miskin di Bumi Projotamansari masih berada pada angka 11,54 persen dari total jumlah penduduk. Pemerintah daerah meyakini akurasi data menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan aktif memperbarui data DTSEN secara berkala. Menurutnya, data yang mutakhir akan mempermudah pemerintah menentukan sasaran penerima program.

"Ke depan kami berharap dinas terkait juga segera untuk meng-input data ke DTSEN tersebut setiap saat. Karena ini penting untuk membantu sasaran program yang lebih tepat," katanya, Senin (3/8/2026).

DTSEN Jadi Dasar Penyaluran Program

Aris menilai pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Program yang berjalan membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat maupun pengurangan beban pengeluaran warga.

Ia menyebut, saat ini Pemkab Bantul telah menyiapkan 103 program yang dijalankan oleh 13 perangkat daerah sebagai langkah menekan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen.

"Saat ini kami sudah punya total 103 program dari 13 perangkat daerah untuk menekan angka kemiskinan menjadi di bawah 10 persen," jelasnya.

Menurut Aris, pembaruan DTSEN juga diharapkan membuat pelaksanaan program semakin efektif. Selain memastikan bantuan tepat sasaran, data tersebut dapat mengurangi potensi penerima manfaat ganda, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, sekaligus menjadi dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data.

"Untuk itu, data DTSEN tadi betul-betul sangat diharapkan untuk diperbaharui agar BPS dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan pemberian kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Dinsos Fokus Penuhi Kebutuhan Pangan Lansia Terlantar

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bantul, Sukrisna Dwi Susanta, menjelaskan salah satu strategi pengurangan kemiskinan yang dijalankan instansinya adalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi kelompok rentan melalui program Boga Sehat.

Program tersebut menyasar 1.112 lansia terlantar selama 10 bulan dengan dukungan anggaran sekitar Rp8 miliar pada tahun ini.

"Untuk tahun ini anggarannya kurang lebih Rp8 miliar, sehari itu makan dua kali siang dan sore hari," jelasnya.

Krisna mengatakan program Boga Sehat telah berjalan selama beberapa tahun. Melalui program ini, para lansia menerima makanan bergizi yang mengandung karbohidrat, protein, dan serat. Seluruh makanan diantarkan setiap hari oleh PKK di masing-masing kalurahan.

Prioritas penerima program diberikan kepada lansia yang hidup sebatang kara dan tidak memiliki anak maupun pasangan hidup. Nama calon penerima terlebih dahulu diusulkan oleh pemerintah kalurahan.

"Yang kami prioritaskan mendapat program ini adalah lansia yang sebatang kara, tidak punya anak atau suami istri. Itu nanti diajukan oleh setiap kalurahan," ungkapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online