DPRD DIY: Cetak Ulang Buku karena Huruf Kecil Tak Urgen

Harianjogja.com, JOGJA—Rencana pemerintah mencetak ulang buku pelajaran sekolah hanya karena ukuran huruf dinilai terlalu kecil mendapat sorotan dari DPRD DIY. Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu menilai kebijakan tersebut bukan kebutuhan yang mendesak dan anggaran pendidikan seharusnya diarahkan untuk kebutuhan yang lebih substansial.

Menurut Dwi, bahan ajar yang disediakan pemerintah semestinya mampu menjawab persoalan pendidikan saat ini. Selain mendukung proses pembelajaran, pendidikan juga perlu membekali lulusan dengan kemampuan yang dapat menunjang masa depan.

“Kalau buku itu harus dicetak karena sudah usang, monggo. Tetapi kalau buku dicetak karena hurufnya kecil, ya saya kira tidak urgen,” kata Dwi, Minggu (16/8/2026).

Anggaran Pendidikan Diminta Fokus pada Kebutuhan Utama

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengatakan pemerintah perlu lebih memprioritaskan penyediaan buku yang relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak semata-mata diukur dari proses belajar di sekolah.

Dwi menekankan pentingnya memastikan lulusan memiliki kemampuan yang dapat menunjang masa depan mereka. Ia mengingatkan persoalan pendidikan semestinya tidak berhenti pada aspek teknis bahan ajar.

“Jangan sampai pengangguran. Bukan persoalan bukunya,” ujarnya.

Menurut Dwi, pencetakan ulang buku hanya untuk memperbesar ukuran huruf berpotensi menjadi pemborosan apabila tidak didasarkan pada kebutuhan yang lebih mendasar. Anggaran tersebut dinilai dapat memberikan manfaat lebih besar apabila digunakan untuk mencetak buku yang memang diperlukan dalam proses pembelajaran.

“Kalau cetak ulang itu hanya untuk mencetak buku-buku yang memang urgen digunakan hari ini, saya kira lebih berguna daripada buku yang sama hanya memperbesar huruf, font-nya,” katanya.

Buku Fisik Tetap Dinilai Punya Keunggulan

Dwi juga tidak menutup kemungkinan pemanfaatan buku digital atau e-book sebagai bagian dari pengembangan bahan ajar. Namun, ia tetap melihat adanya keunggulan pada buku fisik, terutama dari sisi konsentrasi pembaca.

Menurutnya, penggunaan perangkat digital berpotensi menghadirkan gangguan ketika seseorang sedang membaca. Sebaliknya, buku fisik dinilai membuat pembaca lebih mudah memusatkan perhatian pada materi yang dibaca.

“Bukan saya anti e-book. Tapi secara psikologis bahwa buku fisik itu kalau dibaca itu seluruh organ kita ini lebih fokus kepada bacaan,” ucapnya.

Karena itu, Dwi berharap kebijakan penyediaan buku pelajaran tidak hanya berfokus pada persoalan teknis, termasuk ukuran huruf. Pemerintah dinilai perlu memastikan buku fisik maupun bahan ajar digital benar-benar menjawab kebutuhan pembelajaran dan perkembangan dunia pendidikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.