Delegasi Sabah Dalami Keistimewaan DIY dan Dana Keistimewaan

Harianjogja.com, JOGJA—Delegasi Dewan Undangan Negeri (DUN) Sabah, Malaysia, mempelajari tata kelola Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), termasuk pengelolaan Dana Keistimewaan dan mekanisme kewenangan khusus yang diterapkan di DIY.

Kunjungan tersebut dilakukan karena Sabah dan DIY dinilai memiliki sejumlah kemiripan dalam hal status khusus yang melekat pada masing-masing wilayah. Meski demikian, kedua daerah memiliki mekanisme pemerintahan dan pengelolaan fiskal yang berbeda.

Ketua Delegasi DUN Sabah, Kadzim M. Yahya, mengatakan pembelajaran tersebut penting untuk mempertemukan pengalaman dari kedua wilayah. Menurutnya, Sabah memiliki karakteristik tersendiri sejak proses pembentukan Malaysia, termasuk dalam hal kewenangan tertentu.

“Kunjungan ini bertujuan untuk bertukar pandangan karena Yogyakarta memiliki status Daerah Istimewa. Ada sedikit persamaan dengan status Sabah ketika pembentukan Malaysia dahulu, terutama dari sisi kewenangan tertentu,” kata Kadzim dalam pertemuan dengan DPRD DIY, Rabu (29/7/2026).

Salah satu hal yang menjadi bahan perbandingan ialah pengelolaan keuangan daerah. Kadzim menyebut Sabah memiliki mekanisme fiskal yang membuat sekitar 40% pendapatan negeri dikembalikan kepada pemerintah pusat.

Sementara itu, Ketua DPRD DIY Nuryadi memaparkan bahwa kekhususan Yogyakarta memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Regulasi tersebut mengatur lima kewenangan keistimewaan, yakni tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, serta tata ruang.

Nuryadi juga menjelaskan keberadaan Dana Keistimewaan sebagai bagian dari implementasi status khusus DIY. Dari pembahasan tersebut, menurut dia, terdapat sejumlah hal yang dapat dipertukarkan antara DIY dan Sabah meski tidak seluruh sistem keduanya sama.

“Banyak yang kami diskusikan dan memang ada kesamaan maupun perbedaan. Yang jelas, mereka ingin terus berkomunikasi sehingga pengalaman baik dari Jogja dan Sabah dapat dipadukan pada hal-hal yang memungkinkan,” ujar Nuryadi.

Peluang kerja sama, kata Nuryadi, tidak terbatas pada urusan legislatif. Sektor pariwisata dan kesehatan menjadi beberapa bidang yang dinilai terbuka untuk dikembangkan bersama dengan melibatkan pemerintah daerah.

Karena itu, hasil pembahasan antara DPRD DIY dan DUN Sabah diharapkan tidak berhenti pada pertukaran informasi. Nuryadi mendorong komunikasi lanjutan dengan pihak eksekutif agar potensi kolaborasi antardaerah dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua wilayah.

“Mudah-mudahan hasil yang kita dapatkan hari ini bisa dikomunikasikan dengan eksekutif. Kerja sama tidak harus berhenti di DPRD, tetapi bisa dikembangkan melalui pemerintah daerah sehingga berbagai potensi di Malaysia dan Yogyakarta dapat saling memberikan manfaat,” katanya.

Sekretaris DPRD DIY Yudi Ismono menambahkan, pihaknya siap mendukung penguatan hubungan antarlembaga legislatif maupun pertukaran informasi strategis antarwilayah. Fasilitasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi DPRD sekaligus membuka ruang jejaring kerja sama yang lebih luas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.