Petani Sejahtera Jadi Ukuran Ketahanan Pangan, DPRD DIY Soroti Masalah Irigasi

Harianjogja.com, JOGJA— Komisi B DPRD DIY menilai keberhasilan ketahanan pangan tidak cukup diukur dari tingginya produksi pertanian. Kesejahteraan petani, kepastian usaha, serta dukungan infrastruktur dan sarana produksi juga harus menjadi ukuran penting.

Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari mengatakan peningkatan produksi pangan harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan. Menurutnya, produksi yang tinggi tidak banyak berarti jika keuntungan yang diterima pelaku sektor pangan masih rendah.

“Bagi kami di Komisi B, ketahanan pangan bukan hanya persoalan berapa banyak produksi pangan yang dihasilkan, tetapi bagaimana memastikan pangan tersedia, terjangkau, berkualitas, dan yang paling penting petani, peternak, nelayan serta pelaku usaha pangan mendapatkan kesejahteraan yang layak,” kata Andriana, Jumat (11/9/2026).

Irigasi Jadi Perhatian

Komisi B DPRD DIY mendorong kebijakan pangan tidak berhenti pada peningkatan produksi. Perlindungan lahan, dukungan infrastruktur, peningkatan nilai tambah komoditas, serta regenerasi petani dinilai perlu diperkuat agar sektor pangan tetap menjadi usaha yang menjanjikan.

Salah satu infrastruktur yang menjadi sorotan ialah jaringan irigasi. Andriana mengatakan kebutuhan irigasi perlu dipetakan menggunakan data yang sama antarinstansi agar pembangunan maupun perbaikannya tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih program.

Menurutnya, persoalan ketersediaan air berpengaruh langsung terhadap kemampuan petani meningkatkan indeks pertanaman dan memperluas areal tanam. Penanganannya juga tidak dapat dibebankan kepada satu instansi karena menyangkut kewenangan pemerintah daerah hingga pengelola sumber daya air.

Alat Pertanian Masih Terkendala Anggaran

Selain irigasi, Komisi B menyoroti sarana produksi yang masih menjadi persoalan bagi petani. Kebutuhan alat dan mesin pertanian, termasuk kultivator, dinilai penting untuk membantu pengelolaan lahan sekaligus meningkatkan efisiensi kerja petani.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Aris Eko Nugroho mengatakan dukungan alat pertanian masih terkendala keterbatasan anggaran. Meski demikian, pihaknya akan terus mengupayakan tambahan bantuan alat dan mesin pertanian melalui pemerintah pusat.

“Kalau untuk kultivator, memang dukungan masih terbatas karena anggaran. Kami tetap berupaya memperjuangkan tambahan bantuan alat pertanian dari pemerintah pusat,” kata Aris.

Pupuk Bersubsidi Jadi Kewenangan Pusat

Aris juga menanggapi persoalan pupuk bersubsidi yang menjadi salah satu kebutuhan utama petani. Menurutnya, pengaturan pupuk bersubsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengambil kebijakan secara sepihak.

Meski demikian, aspirasi petani mengenai kebutuhan pupuk tetap akan menjadi bahan yang diperjuangkan. Aris juga menilai penguatan penyuluh swadaya dan kelembagaan petani diperlukan agar pendampingan di tingkat lapangan dapat berjalan lebih optimal.

Regenerasi Petani Perlu Diperkuat

Andriana menambahkan masa depan sektor pertanian juga bergantung pada kemampuan menarik generasi muda. Petani muda perlu mendapat ruang untuk mengembangkan usaha dengan dukungan lahan, teknologi, akses pasar, serta skema usaha yang membuat pertanian memberikan keuntungan layak.

“Kita tidak hanya berbicara tentang produksi, tetapi juga margin keuntungan, luas lahan yang terlindungi dari alih fungsi, dan bagaimana petani milenial bisa menjadi petani yang cukup menguntungkan,” kata Andriana.

Menurut Andriana, pendekatan tersebut penting agar ketahanan pangan tidak hanya menghasilkan angka produksi, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang mampu menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Kesejahteraan pelaku sektor pangan menjadi bagian penting dalam memastikan usaha pertanian tetap menarik bagi generasi berikutnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.