Peternak Telur Bantul Kesulitan Pasar, Serapan SPPG Belum Maksimal

Harianjogja.com, BANTUL— Peternak ayam petelur di Bantul masih menghadapi tantangan pemasaran di tengah tingginya biaya produksi. Penyerapan telur lokal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai belum optimal, sementara harga jual telur mengalami penurunan dan harga pakan pabrikan tetap tinggi.

Ketua Komisi B DPRD Bantul, Arif Haryanto, menilai program nasional semestinya bisa membuka peluang pasar lebih luas bagi produk peternakan lokal. Namun, rantai pasok program tersebut dinilai belum sepenuhnya terhubung dengan potensi produksi di daerah.

Menurut Arif, SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) seharusnya dapat menjadi saluran untuk menyerap hasil peternakan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan produksi telur lokal dapat diikuti kepastian pasar bagi peternak.

"Konsepsi idealnya, program-program nasional itu bisa menyerap potensi lokal. Misalnya, produk telur lokal bisa langsung diterima SPPG atau KDMP. Kenyataannya ternyata tidak inline, tidak bisa langsung seperti itu," ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Rantai Pasok SPPG Belum Terhubung dengan Peternak Lokal

Arif menjelaskan, selama ini masing-masing pihak masih mengandalkan jalur distribusi dan pemasok yang sudah dimiliki. Akibatnya, peternak lokal harus mencari pasar sendiri tanpa mengetahui secara pasti apakah kebutuhan bahan pangan SPPG bisa dipenuhi dari produksi Bantul.

Kondisi tersebut menjadi persoalan ketika produksi peternak meningkat, tetapi tidak diikuti perluasan pasar yang mampu menyerap hasil panen.

"Ini tentu menjadi dilema ketika produksi peternak meningkat, tetapi tidak diikuti perluasan pasar yang mampu menyerap hasil panen," ujarnya.

Biaya Pakan Masih Membebani Peternak

Selain persoalan pemasaran, biaya produksi juga menjadi tantangan bagi keberlangsungan usaha peternakan. Arif mengatakan bantuan pemerintah pusat kepada peternak tidak otomatis mencukupi kebutuhan pakan hingga ternak siap menghasilkan telur untuk dijual.

Bantuan yang diberikan masih berupa subsidi sehingga sebagian besar kebutuhan pakan tetap harus ditanggung peternak. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bantul belum memiliki intervensi khusus berupa subsidi pakan ternak karena keterbatasan anggaran.

"Kalau ketersediaan pakan, bantuan dari pusat itu tidak serta-merta bersamaan dengan kebutuhan pakan sampai ternak siap panen. Akhirnya tetap menjadi tanggungan peternak," katanya.

Selama ini, dukungan pemerintah daerah terhadap sektor peternakan lebih banyak diberikan dalam bentuk intervensi seperti imunisasi. Karena itu, Arif mendorong peternak mempertimbangkan alternatif pakan di luar produk pabrikan apabila memungkinkan untuk menekan biaya produksi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.