Pemkab Bantul Alokasikan Dana Miliaran untuk Layanan Jamkesus

David Kurniawan

Senin, 14 Mei 2018 - 19:17 WIB

Kusnul Isti Qomah

Pemkab Bantul Alokasikan Dana Miliaran untuk Layanan Jamkesus

Bupati Suharsono melihat modifikasi sepeda motor untuk difabel karya Forum Penyandang Disabilitas Bantul (FPDB) dalam pelayanan jamkesus di Aula Pemkab II Manding, Senin (14/5/2018). - Harian Jogja/David Kurniawan

Harianjogja.com, BANTUL-Sedikitnya 200 warga berkebutuhan khusus mengikuti pelayanan jaminan kesehatan khusus (jamkesus) tahap kedua di aula Pemkab Bantul II, Senin (14/5/2018). Total di tahun ini pemkab mengalokasikan anggaran Rp1,2 miliar untuk pelayanan jamkesus.

Di dalam pelayanan kesehatan ini bukan hanya dilaksanakan pengobatan gratis, tetapi dipamerkan juga hasil karya dari anggota disabilitas di Bantul. Salah satunya adalah modifikasi sepeda motor khusus bagi penyandang disabilitas.

Bupati Bantul Suharsono menyambut baik pelayanan jamkesus bagi warga berkebutuhan khusus. Dia pun berharap pemberian fasilitas kesehatan gratis dapat terus ditingkatkan sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.

“Saya melihat warga berkebutuhan khusus antusias mengikuti pelayanan. Jadi saya minta, pelayanan jamkesus terus ditingkatkan,” katanya kepada wartawan, Senin kemarin.

BACA JUGA

Wah, Bank Bantul Siapkan Rp2,25 Miliar untuk Kredit Projo Bakul

Selain antusias warga yang ikut pelayanan, Suharsono juga memberikan perhatian khusus terhadap hasil karya dari kelompok disabilitas di Bantul. Meski memiliki kekurangan, namun anggota disabilitas tidak menyerah sehingga bisa tetap berkarya dan memberikan manfaat bagi warga yang lain.

“Nyatanya mereka bisa berdaya, salah satunya dengan membuat modifikasi kendaraan bermotor bagi anggota difabel lainnya,” ungkapnya.

Dia pun berharap kaum disabilitas di Bantul tidak patah semangat sehingga tetap bisa berkarya. Suharsono pun mengaku siap memberikan bantuan untuk mempermudah dalam proses pemberdayaan para anggota.

“Untuk bantuan, silahkan ajukan. Sebab kalau kami yang langsung beri nanti malah tidak sesuai. Jadi, apa yang dibutuhkan untuk pemberdayaan bisa mengajukan melalui dinas sosial,” katanya lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News