Pengamat Transportasi Sarankan Ini untuk Hadapi Jalan Tol di Jogja

Harianjogja.com, SLEMAN - Pengamat transportasi menyarankan pentingnya membangun jaringan jalan di tingkat lokal untuk mendukung beroperasinya jalan tol di DIY.

Penguatan itu mutlak dilakukan agar tidak membebani jalan nasional seperti Ring Road Utara DIY yang dimungkinkan menjadi ruas lanjutan dan pintu keluar masuk arus.

Dewan Peneliti Pustral UGM Arif Wismadi menjelaskan, untuk kasus desain tol yang terhubung dengan ruas Ring Road harus ada kompensasi dan kompromi fungsi bagian jalan. Meskipun investasinya dari pemerintah pusat, namun jalur lambat harus diberikan untuk manfaat langsung ke lokal, sehingga akses keluar masuk ke lahan tidak dibatasi.

Ia justru menyarankan, jika akan menggunakan Ring Road sebagai penghubung, akses ke jalur cepat sepenuhnya ditutup untuk arus lokal agar dapat melindungi kecepatan jalan nasional. Kemudian pada jalur lambat bisa saja diperlebar untuk meningkatkan kemampuan tampung arus lokal. Tak kalah pentingnya, persimpangan sebidang juga harus dapat diminimalisasi.

"[Pelebaran jalur lambat] Itu termasuk kompromi pembiayaan, karena investasi jalan nasional umumnya untuk kepentingan nasional. Sedangkan jalur lambat yang menjadi bagian dari jalan nasional adalah aset nasional. Kalau akses ke jalur cepat ditutup untuk rute lokal, kemacetan di Ring Road jalur cepat bisa berkurang. Saat ini kemacetan di Ring Road lebih dominan dipengaruhi oleh trafik lokal yang masuk ke jalan nasional," terangnya, Selasa (26/6/2018).

Hanya saja, pria yang juga Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII ini menilai, sebenarnya lebih penting untuk meningkatkan jaringan lokal di sekitar jalan nasional dalam hal ini Ring Road daripada melebarkan jalur lambat. Apalagi ada kepentingan dan otoritasnya di daerah, terutama dalam meningkatkan perekonomian lokal untuk mendukung keberadaan tol.

Menurutnya, keinginan pemerintah daerah yang kerap disampaikan ke publik, yaitu mendapatkan manfaat ekonomi yang merata di sepanjang jalan tol. Oleh karena itu harus didukung perencanaan pada tingkat jaringan dan desain jalan yang memungkinan kepentingan manfaat langsung di masyarakat namun tetap menjamin kecepatan perjalanan.

"Jika pemerintah daerah ingin mendapatkan manfaat maksimal maka perencanaan jaringan lokal untuk menghubungkan pusat dan kawasan produktif dengan pintu-pintu tol atau titik simpul jalan nasional harus dilakukan secara cermat," kata dia.

Di sisi lain, lanjutnya, peran pemerintah daerah untuk menjaga fungsi jalan nasional termasuk ringroad agar tetap lancar. Hal itu dapat dilakukan dengan mengurangi simpang sebidang yang otoritasnya ada di daerah. Kerjasama pembiayaan infrastruktur dengan pemerintah pusat harus diintensifkan demi kepentingan bersama pusat dan daerah.

Kehendak politik semacam itu sangat dibutuhkan, karena kelancaran jalan nasional yang menghubungkan Yogyakarta termasuk faktor yang menentukan daya saing produk yang dijual di dalam maupun diekspor. "Jika jalan nasional tidak lancar maka biaya logistik akan meningkat dan harga jual produk lokal tidak bisa berkompetisi dengan produk dari negara lain," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News