Butuh Biaya Rp400 Miliar, Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Adikarto Belum Selesai

Harianjogja.com, KULONPROGO - Rancangan alur pelayaran di Pelabuhan Tanjung Adikarto Kulonprogo hingga kini belum selesai disusun Pemerintah DIY. Masih dibutuhkan biaya ratusan miliar rupiah untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan yang digadang-gadang terbesar di DIY itu.

Pemerintah DIY masih memverifikasi desain ulang Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulonprogo supaya penyelesaiannya dilakukan secepatnya melalui berbagai skema pembiayaan sehingga bisa segera beroperasi.

"Saat ini belum selesai verifikasi, apakah alur pelayaran dibangun lurus atau dibelokkan," kata Gubernur DIY Sri Sultan HB X seusai halal bihalal dan silaturahim dengan pejabat lingkungan Pemkab di Kulonprogo, Selasa (3/7/2018).

Ia mengharapkan desain alur pelayanan tetap dibelokkan supaya pasir tidak cepat masuk ke kolam pelabuhan atau menutup arus pelayaran. Jika dibangun lurus, diperkirakan setiap satu atau dua tahun sekali harus dikeruk pasirnya.

"Saya minta alur pelayaran dibelokkan supaya pasir tidak masuk. Kalau alur pelayaran lurus, pasir akan masuk dan setiap tahun harus dikeruk pasirnya," kata Sultan.

Sebelumnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulonprogo Sudarna mengatakan kunci utama beroperasinya Pelabuhan Tanjung Adikarto adalah pemecah ombak sebelah timur dan barat.

"Berdasarkan review rencana detail teknis dan desain Pelabuhan Tanjung Adikarto, perlu ada perpanjangan pemecah ombak," kata Sudarna.

Ia mengatakan pemecah ombak sisi timur sudah dibangun sekitar 220 meter, dan perlu diperpanjang 170 meter. Total panjang pemecah ombak sisi timur sepanjang 390 meter. Kemudian, pemecah ombak sisi barat perlu sepanjang 230 meter, masih kurang 120 meter.

"Total biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto mulai pemecah ombak hingga pengerukan pasir dalam kolam pelabuhan sekitar Rp400 miliar," katanya.

Menurut dia, anggaran besar itu tidak mungkin ditanggung oleh APBD I dan II karena nominalnya sangat besar. Salah satunya, pemkab meminta pemerintah pusat mengalokasikan anggaran penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto.

"Kami berharap pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto," harapnya.

Kasubag Program DKP DIY Sunardi mengatakan tahapan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, yakni 2002 dibuat studi kelayakan, 2003 pembuatan rencana detail teknis (DED), dan pembangunan dimulai pada 2004 sampai sekarang belum selesai.

Semua bangunan pendukung sudah dibangun, mulai dari tempat pelelangan ikan hingga pabrik es batu. Namun yang masih menjadi masalah utama yakni penyelesaian pemecah ombak. Pemecah ombak sisi timur diperpanjang 170 meter dan sebelah barat 120 meter.

"Pemecah ombak selesai dibangun, persoalan Pelabuhan Tanjung Adikarto tidak ada dan pelabuhan siap beroperasi," katanya.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara