Akhir Tahun, Seluruh Desa di Bantul Miliki Depo Sampah Mandiri

Harianjogja.com, BANTUL--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul menargetkan seluruh desa di akhir tahun nanti sudah memiliki tempat pengelolaan sampah mandiri. Gerakan ini dilakukan untuk mendukung program Bantul Bersih Sampah 2019.

Kepala DLH Bantul Masharun Ghazalie mengatakan permasalahan sampah memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat. Oleh karenan itu, seluruh elemen harus ikut berpartisipasi sehingga penanganan dapat maksimal.

Menurut dia, gerakan yang sedang digalakkan adalah kepemilihan tempat pengelolaan sampah mandiri atau dikenal dengan istilah depo sampah di setiap desa. Ditargetkan di akhir tahun seluruh desa di Bantul sudah memiliki depo pengelolaan.

“Untuk sekarang belum semua desa punya, tetapi kami terus menyosialisasikan agar desa segera membangun depo sampah mandiri,” kata dia.

Masharun menegaskan pembangunan depo sampah di desa bukan mengalihkan kewenangan dalam penanganan dari Pemkab ke desa. Namun, upaya in

i sebagai bentuk sinergisitas agar penanganan dapat optimal. “Tetap akan dibuang ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu [TPST], tetapi sebelum dibuang ke sana, dipilah dan diolah terlebih dahulu dan yang dibuang hanya benar-benar sampah yang tak lagi dapat dimanfaatkan,” tuturnya.

Dikatakan dia, pengelolaan di depo sangat penting karena bisa mengurangi jumlah sampah. Sampah-sampah yang dapat didaur ulang dapat dimanfaatkan sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. “Contohnya adalah sampah organik bisa diolah menjadi pupuk yang bisa menjadi sumber pendapatan. Jadi dengan adanya depo bisa sama-sama mendapatkan manfaat,” ujar dia.

Anggota Komisi C DPRD Bantul Eko Sutrisno Aji mengaku sependapat dengan pembentukan depo sampah di setiap desa. Keberadaan unit pengelolaan ini memiliki banyak manfaat. Selain upaya penanganan yang lebih optimal, keberadaannya juga bisa menjadi unit usaha Badan Usaha Milik Desa sehingga dapat menjadi sumber pendapatan asli desa.

“Masalah sampah merupakan persoalan bersama yang harus dipecahkan bersama pula. Jadi untuk penanganan, bukan hanya menjadi tugas Pemkab, tetapi pemerintah desa juga harus dilibatkan sehingga hasilnya dapat maksimal,” kata Eko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.