Pemilu Presiden 2019, Bupati Bantul dan Wakilnya Berseberangan

Bupati Bantul Suharsono dan Wakil Bupati Abdul Halim Muslih. - Harian Jogja/Bhekti Suryani
15 September 2018 11:17 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL-Bupati Bantul Suharsono maupun Wakil Bupati Abdul Halim Muslih sama-sama menyatakan siap jadi juru kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pilpres 2019 mendatang. Keduanya pun dipastikan berseberangan dalam pilpres.

Suharsono merupakan kader Gerindra yang sudah mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Sementara Halim sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Prinsipnya semua pengurus PKB wajib mensukseskan Jokowi-Ma'ruf Amin," tegas Halim kepada wartawan di kantor Wakil Bupati Bantul, Jumat (14/9/2018).

Halim mengaku belum mengetahui apakah dirinya ditunjuk dalam tim kampanye atau tidak. Yang jelas Ketua DPC PKB ini harus mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Jika dirinya ditunjuk menjadi juru kampanye ia akan mengkonsultasikan terlebih dahulu agar tidak menyalahi aturan dengan posisinya sebagai wakil bupati.

"Intinya saya akan ikut aturan mainnya, kalau harus cuti ya cuti," ujar dia. Ia menegaskan PKB sebagai partai yang berkoalisi yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin sehingga harus mendukung bakal capres petahana tersebut.

Demikian Suharsono, sebelumnya mengaku dirinya bagian dari petugas partai yang harus mengikuti apa yang ditugaskan partai padanya. "Sebagai petugas partai saya akan melaksanakan tugas. Tapi saya juga harus taat menjalankan tugas pemerintah," kata dia seusai meresmikan pemilihan ketua OSIS (pemilos) serentak di SMK Negeri 1 Sewon, Kamis (6/9/2018) lalu.

Kader Gerindra ini akan menjalankan apa yang ditugaskan partai sepanjang tidak melanggar aturan dalam posisinya sebagai bupati. "Sebagai kader Gerindra karena yang mengusung saya [menjadi bupati] ya harus siap," ucap Suharsono.

Suharsono mengaku sudah diajak komunikasi untuk masuk dalam tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia pun harus menyanggupinya karena bagian dari tugas partai. Kendati menjalankan tugas partai ia menegaskan tidak akan memanfaatkan fasilitas negara dalam urusan kepartaia. "Saya tetap melaksanakan tugas partai tapi dalam batas-batas kewajaran," tukas dia.