Soal Pengelolaan Trans Jogja, Dishub DIY Tunggu Presentasi PT AMI

Penumpang Trans Jogja turun di halte Jalan MT Haryono, Yogyakarta. - Harian Jogja/ Desi Suryanto
18 September 2018 12:20 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Dinas Perhubungan (Dishub) DIY memastikan penyerahan pengelolaan Trans Jogja kepada PT Anindya Mitra Internasional (AMI). Hingga kini Dishub DIY masih menunggu presentasi kesiapan PT AMI terkait dengan serah terima pengelolaan itu.

Kepala UPT Trans Jogja Sumaryoto menyatakan pada 2019 pengelolaan Trans Jogja akan diserahkan kepada PT AMI, sehingga mereka berhak mengelola dari pembiayaan hingga pendapatan. Status Dishub DIY akan menjadi regulator dan pengawas. Detailnya akan membahas lebih lanjut terkait mekanisme penyerahan itu. Pihaknya mendorong PT AMI agar segera menyampaikan segala bentuk persiapannya ke Dishub DIY. "Kami menunggu nanti paparannya seperti apa, mereka akan paparan detailnya ke Dishub dan Pemda DIY," katanya, Senin (17/9).

Terkait dengan 65 bus hibah dari Pusat saat ini masih berstatus sebagai aset Pemerintah Pusat. Sejauh ini, proses administrasi untuk pengalihan jadi aset Pemda DIY masih terus dilakukan kendati bus-bus itu telah dua tahun beroperasi sebagai Trans Jogja. Ia menyadari PT AMI tidak akan bersedia diberikan penyertaan modal dalam bentuk bus atau barang. Tetapi ia berharap persiapan pengelolaan itu harus dimatangkan. "Karena itu akan menjadi asetnya dia, nah kalau menjadi aset dia maka keuntunganny juga harus sesuai dengan modal tersebut, mereka mungkin akan berat menerima itu," ucap dia.

Direktur PT AMI Dyah Puspitasari mengaku akan terus berkomunikasi dengan Dishub DIY soal penyerahan pengelolaan secara penuh Trans Jogja kepada perusahaan yang ia pimpin. Secara prinsip, kata dia, PT AMI sudah mendapatkan surat tugas dari Gubernur DIY, namun secara teknis proses penyerahan itu akan dibahas lebih detail. Dyah memastikan PT AMI siap mengambil alih pengelolaan itu di 2019. "Kami akan sosialisasi lagi dengan Dishub, sejauh mana apa saja itu harus kami pastikan, kita disuruh memastikan dengan Dishub nanti baiknya seperti apa," ucapnya.

Saat ini ada 65 bus hibah pada 2016 dari Pemerintah Pusat yang dioperasikan untuk Trans Jogja. Dyah berharap bus itu tidak dimasukkan dalam penyertaan modal jika pengelolaan di 2019 telah diserahkan ke PT AMI. Jika ada penyertaan modal, ia berharap dalam bentuk uang bukan barang, karena jika berwujud barang maka secara finansial akan kesulitan mengatur.

Sehingga status 65 bus hibah tersebut, PT AMI hanya sebagai pemakai saja bukan dimasukkan sebagai aset perusahaan. "Kalau pemerintah mau ngasih modal jangan berupa bus tetapi duit saja karena kalau barang beda pengaturannya," ucap dia.

Dyah menjelaskan pada 2019 tidak ada lagi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dari Pemda DIY, namun dalam bentuk subsidi. Sehingga ia memperkirakan jumlah uang yang diterima PT AMI diperkirakan menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang masih sistem BOK. Selain itu ke depan tidak lagi menghitung jumlah penumpang yang membayar, tetapi saat ini masih menghitung jumlah orang membayar sehingga ada target mengejar penumpang sehingga jika tak sesuai target harus menanggung resiko.

Dia meminta kepada Pemda DIY agar menyediakan dana untuk melakukan marketing, sosialisasi dan promosi Trans Jogja. "Ini yang masih kami lihat seberapa besar kebutuhan kita, marketing itu bukan nilai saja tetapi ada materi dan program juga," ucapnya.