Pilur Gunungkidul 2026 Dibuka, Ini Aturan Maksimal 5 Calon
Pendaftaran Pilur Gunungkidul 2026 dibuka hingga 23 Juli. Setiap kalurahan maksimal lima calon lurah, kelebihan peserta akan mengikuti seleksi.
Ratusan siswa serta jajaran guru dan karyawan SMPN 3 Wonosari, Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, menggalang dana, Senin (1/10/2018)./Harian Jogja-Jalu Rahman Dewantara)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Aksi mogok mengajar oleh ribuan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul menjadi perhatian dari pemkab. Rencananya dalam waktu dekat ini, pemkab melalui Disdikpora akan menyurati Pemerintah Pusat untuk mengakomodasi perjuangan yang dilakukan oleh guru honorer.
Kepala Disdikpora Gunungkidul Bahron Rasyid mengakui, aksi mogok yang dilakukan guru honorer sejak Senin (15/10/2018) berdampak terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Ia pun meminta aksi segera diakhiri dan para guru kembali mengajar ke sekolah.
“Kasihan anak-anak tidak ada yang mengajar karena gurunya banyak yang tidak masuk. Jadi, saya harap segera kembali ke sekolah,” kata Bahron kepada wartawan, Rabu (17/10/2018).
Dia menjelaskan, pemkab siap ikut memperjuangkan aspirasi dan perjuangan yang dilakukan oleh FHSN. Oleh karenanya, dalam waktu dekat ini disdikpora akan berkirim surat ke Pemerintah Pusat terkait suara dan aspirasi dari guru honorer.
“Pesan dari FHSN sudah kami tangkap dan akan kami fasilitasi perjuangan tersebut dengan berkirim surat ke Kemendikbud atau pun Kemenpan RB,” ungkapnya.
Menurut dia, permasalahan yang dihadapi GTT dan PTT sangat pelik karena tuntutan yang disuarakan selama ini belum ada respon mengembirakan. sedang di sisi lain, keberadaan mereka sangat membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah.
“Pada saat mereka mogok, kita tidak bisa langsung mengisi dengan guru pengganti karena malah akan menimbulkan masalah baru. Jadi harapannya aksi segera diakhiri dan para guru kembali mengajar,” imbuhnya.
Ketua FHSN Gunungkidul Aris Wijayanto mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Disdikpora Bahron Rasyid. Menurut dia, pertemuan tersebut sudah membuahkan kesepakatan, salah satunya akan memberikan akomodasi terkait dengan perjuangan dari GTT dan PTT. “Disdikpora berjanji akan memberikan bantuan dengan berkirim surat ke Pemerintah Pusat,” katanya.
Menurut Aji, langkah dari disdikpora patut diapresiasi karena hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan yang dilakukan selama ini. Oleh karenanya, FHSN berencana menghentikan aksi mogok dan kembali ke sekolah untuk mengajar. “Rencananya besok kita sudah akan masuk kembali,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pendaftaran Pilur Gunungkidul 2026 dibuka hingga 23 Juli. Setiap kalurahan maksimal lima calon lurah, kelebihan peserta akan mengikuti seleksi.
TNI AD membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab ledakan Gudang Pusat Amunisi di Madiun yang menewaskan satu prajurit.
Kemenhub masih menunggu perubahan regulasi agar Bandara IKN berstatus bandara umum dan dapat melayani penerbangan komersial.
BPPTKG belum merekomendasikan pembukaan pendakian Gunung Merapi karena ancaman awan panas, erupsi, dan lontaran material masih tinggi.
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Kecelakaan di Tol Malang-Pandaan KM 72/B menewaskan lima penumpang Honda CRV usai menghantam truk Fuso yang mogok di bahu jalan.