Defisit APBD 2019 Gunungkidul Berpotensi Membengkak

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Defisit anggaran di dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 berpotensi membengkak. Hal ini tidak lepas adanya tambahan program yang diusulkan dari pemkab maupun aspirasi anggota DPRD Gunungkidul.

Di draf awal pembahasan jumlah defisit anggaran di tahun depan diprediksi sebesar Rp49,515 miliar. Hal ini terlihat dari postur belanja yang lebih besar karena di dalam draf disebutkan besaran anggaran belanja mencapai Rp1.750.759.905.216,74. Sedang proyeksi pendapatan hanya di kisaran Rp1.701.244.144.592,15.

Meski demikian, pada saat pembahasan semua plafon ini mengalami perubahan. Ini lantaran adanya perubahan nominal dana transfer dari pemerintah pusat. Diketahui, untuk pemkab mendapatkan tambahan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp129 miliar dan Dana Insentif Daerah (DID) dari Rp9 miliar menjadi Rp59 miliar. Di sisi lain, pemerintah juga mendapatkan pengurangan Dana Alokasi Umum sebesar Rp23 miliar.

Perubahan plafon anggaran tidak hanya terjadi pada plafon dana yang ditransfer dari Pusat, namun dalam usulan program juga ada penambahan, baik yang berasal dari eksekutif maupun anggota DPRD. Untuk pemkab mengusulkan tambahan program pengentasan kemiskinan sebesar Rp56,585 miliar. sementara di waktu yang bersamaan, anggota DPRD juga mengusulkan tambahan program aspirasi dengan besaran anggaran sekitar Rp35 miliar.

Dinamika dalam pembahasan APBD ini pun berdampak terhadap proyeksi defisit anggaran daerah. Jika di awal masa pembahasan, proyeksinya hanya sebesar Rp49,5 miliar menjadi Rp114 miliar.

Anggota DPRD Gunungkidul Eko Rustamto tidak menampik proyeksi defisit anggaran di APBD 2019 akan membengkak. Hal ini terjadi karena adanya tambahan program yang berasal dari pemkab dan dewan. Sementara itu, tambahan anggaran dari DAK dan DID belum mencukupi untuk menutupi seluruh program yang direncanakan.

“Untuk DAK sudah tidak bisa diubah-ubah karena ini berupa usulan program yang telah jadi dan disetujui oleh pusat. Jadi anggaran yang bisa diutak-atik hanya DID, tapi itu juga tidak cukup untuk menutupi karena di satu sisi juga ada pengurangan DAU sebesar Rp23 miliar,” kata Eko kepada wartawan, Sabtu (10/11/2018).

Menurut dia, jika dilihat dari plafon yang ada, besar tambahan anggaran hanya sebesar Rp27 miliar. Angka ini muncul, kata Eko, bersumber dari tambahan DID sebesar Rp50 miliar dikurangi DAU sebesar Rp23 miliar.

“Jadi hitung-hitungannya, setelah diakumulasikan antara usulan program dari pemkab, dewan dan defisit awal maka besarannya menjadi Rp140 miliaran, sedang tambahan anggaran hanya Rp23 miliar sehingga estimasi defisit mencapai Rp114 miliar,” kata politikus Demokrat ini.

Menurut dia, meski ada pembengkakan defisit menjadi Rp114 miliar, jumlah ini masih terhitung aman karena masih dalam toleransi. Terlebih lagi, sambung Eko, pada saat pelaksanaan akan ada efisiensi dan penghematan sehingga dapat menutupi kekurangan tersebut. “Defisitnya masih di bawah 10% dari total pendapatan sehingga masih belum mengkhawatirkan,” katanya.

Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PKS, Ari Siswanto membenarkan adanya lonjakan defisit di plafon APBD 2019. Meski demikian, ia menilai hal tersebut belum final karena masih akan ada pembahasan lanjutan. “Ini belum finas dan masih akan dibahas bersama-sama dengan eksekutif,” katanya.

Ia berharap di kejadian dalam pembahasan APBD Perubahan 2018 harus menjadi pelajaran bersama sehingga hal tersebut tidak terulang kembali. “Intinya jangan sampai terlambat lagi. Mudah-mudahan berjalan lancar dan APBD bisa diketok sebelum akhir bulan,” katanya.