Pemkab Gunungkidul Dorong Layanan Publik Berlandaskan Ngayomi dan Ngayemi
Pemkab Gunungkidul mendorong pemerintahan berkeadaban dengan prinsip mengayomi, ngayemi, dan ngayahi serta pengawasan yang berdampak nyata.
DPRD Gunungkidul/Istimewa
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Alat kelengkapan dan pimpinan DPRD Gunungkidul hingga saat ini belum terbentuk. Namun, anggota Dewan periode anyar ini telah membentuk fraksi.
Jumlah fraksi yang terbentuk sama dengan periode 2014-2019, yakni tujuh. Ketujuh fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan, Nasdem, PAN, Golkar, PKB, PKS dan Gerindra. Fraksi Gerindra mendapatkan tambahan karena anggota dari Demokrat ikut bergabung di dalamnya.
Ketua Sementara DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengatakan pembentukan fraksi sudah tidak ada masalah karena sudah ditetapkan melalui rapat paripurna istimewa. Menurut dia, jumlah fraksi disesuaikan dengan anggota Dewan dari partai politik. “Yang dapat kursi ada delapan partai, tapi untuk Demokrat tidak bisa membuat fraksi karena wakil yang dimiliki tidak mencukupi syarat minimal sehingga harus bergabung dengan fraksi lain,” kata Endah, Senin (26/8).
Menurut dia, pembentukan fraksi merupakan langkah awal dari kinerja Dewan baru. Langkah selanjutnya adalah membentuk pimpinan definitif dan alat kelengkapan (alkap). Endah menuturkan pengisian dua instrumen ini membutuhkan waktu karena saling berkaitan. “Untuk pembentukan alkap, pimpinan definitif harus terbentuk terlebih dahulu,” ungkapnya.
Sementara, pimpinan definitif masih harus menunggu rekomendasi dari DPP masing-masing partai. Pasalnya, dari empat pimpinan, ada tiga partai yang masih menunggu rekomendasi dari partai. “Setelah ada rekomendasi, segera diproses pengisian pimpinan definitif. Setelah itu, baru membahas alkap,” katanya.
Anggota DPRD dari Partai Demokrat Eko Rustanto mengatakan wakil dari Demokrat harus bergabung dengan Gerindra untuk membentuk fraksi di DPRD. “Yang dibutuhkan untuk membentuk fraksi adalah empat anggota, tapi kami [demokrat] hanya ada tiga wakil sehingga bergabung dengan Gerindra,” katanya.
Menurut Eko, pembentukan alkap tidak akan serumit dan sealot di 2014. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi kubu yang saling berseberangan seperti yang terjadi lima tahun lalu. “Sekarang lebih cair dan pembentukan alkap akan menggunakan proposional terbuka yang bisa diterima oleh semua pihak,” katanya. (David Kurniawan)
Fraksi DPRD Gunungkidul
Nama (Ketua)
PDI Perjuangan (Demas Kursiswanto)
Nasdem (Muhammad Ishom)
PAN (Anwarudin)
Golkar (Heri Nugroho)
Gerindra (Sumaryanta)
PKB (Suhartini)
PKS (Arif Wibawa)
Sumber: Wawancara (dak)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul mendorong pemerintahan berkeadaban dengan prinsip mengayomi, ngayemi, dan ngayahi serta pengawasan yang berdampak nyata.
Satlantas Polresta Jogja menyediakan layanan perpanjangan SIM November 2026 melalui Satpas, SIM Keliling, SIM Mami, Drive Thru, dan MPP.
FHI DIY menargetkan atlet lolos ke PON 2028 melalui pembinaan sejak dini, latihan rutin mandiri, dan peningkatan fasilitas latihan.
BPS mencatat 938,84 juta perjalanan wisatawan nusantara sepanjang Januari-September 2026, naik 4,10% dan tertinggi sejak 2019.
Bareskrim mengungkap korban TPPO bermodus rekrutmen tentara bayaran Rusia berasal dari kalangan sipil hingga mantan anggota TNI dan Polri.
Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menjabat Kapolda Jateng sejak Oktober 2026. Rekam jejaknya di BNN kini disorot setelah polemik penggeledahan ponpes.