Anggaran Kunker Dewan Gunungkidul Bakal Dipangkas hingga Rp7 Miliar

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih berencana memangkas anggaran kunjungan kerja mulai tahun depan. Tak tanggung-tanggung, nilai efisiensi diperkirakan mencapai Rp7 miliar. “Tahun depan anggaran kunker kami kurangi,” katanya kepada wartawan, Minggu (13/10/2019).

Menurut dia kebijakan untuk memangkas kegiatan kunker tidak lepas dari intensitas keberadaan Dewan di luar daerah. Sebagai gambaran, untuk bulan ini wakil rakyat memiliki tujuh agenda kunker ke luar kota. “Kunker ini menggunakan anggaran tahun berjalan tapi untuk tahun depan ada pengurangan,” katanya.

Endah menuturkan pengurangan kegiatan kunker berdampak signifikan terhadap anggaran. Pasalnya, tidak hanya jumlah kegiatan yang berkurang, tetapi anggaran untuk pembelian tiket, hotel dan lain sebagainya juga berkurang. “Kira-kira efisiensi bisa hingga Rp7 miliar,” katanya.

Sebagai ganti pengurangan kegiatan kunker, wakil rakyat diminta untuk meningkatan program pengawasan pelaksanaan jalannya pemerintahan di lingkup Pemkab Gunungkidul. Sebagai contoh, Dewan bisa memaksimalkan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan baik mulai dari penganggaran, perencanaan hingga pelaksanaan. “Misalnya saat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman [DPUPRKP] Gunungkidul meminta anggaran untuk perbaikan jalan, ini harus diawasi dengan baik sehingga sesuai dengan perencanaan yang disusun sejak awal,” katanya.

Endah meyakini dengan meningkatkan intesitas dalam pengawasan maka berdampak terhadap program pembangunan di Gunungkidul. “Jadi tidak hanya di luar saja, karena fungsi pengawasan di dalam [lingkup Pemkab] harus terus ditingkatkan demi tercapainya layanan baik kepada masyarakat,” katanya.

Anggota DPRD Gunungkidul, Anton Supriyadi, mengaku tidak mempermasalahkan adanya rencana pengurangan kegiatan kunker. Menurut dia jika hal tersebut sudah menjadi keputusan bersama maka harus dilaksanakan. “Tidak ada masalah,” katanya.

Anton menuturkan kunker bukan sekadar jalan-jalan tetapi sebagai sarana belajar bagi anggota Dewan karena dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru. “Tidak ada sekolah khusus untuk jadi anggota Dewan, maka dengan kunker itu bisa tahu dan belajar ke daerah lain sehingga ilmu yang didapatkan bisa diterapkan di Gunungkidul,” katanya.

Aktivis Jejaring Rakyat Mandiri (Jerami) Rino Caroko mendukung upaya pemangakasan anggaran kunker di DPRD Gunungkidul. Menurut dia langkah ini merupakan upaya mewujudkan program yang lebih pro rakyat. “Kami apresiasi tapi jangan hanya sebatas wacana, harus benar-benar direaliasikan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.