Tarif Parkir Wisata Gunungkidul Disorot, DPRD Dorong Libatkan Warga

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Komisi B DPRD Gunungkidul meminta pemerintah kabupaten mengevaluasi penyelenggaraan perparkiran di kawasan wisata. Evaluasi dinilai penting untuk mencegah persoalan parkir sekaligus mengoptimalkan pendapatan dari retribusi perparkiran di Bumi Handayani.

Sekretaris Komisi B DPRD Gunungkidul, Lasarus Arintoko, mengatakan pengelolaan parkir di kawasan wisata menjadi perhatian karena terdapat potensi praktik parkir ilegal. Kondisi tersebut dapat memicu penarikan ganda kepada wisatawan maupun membuka peluang terjadinya pungutan liar.

Karena itu, dia mendorong Pemkab Gunungkidul melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan parkir di destinasi wisata.

Parkir Wisata Viral Kerap Jadi Persoalan

Menurut Arintoko, persoalan perparkiran merupakan masalah klasik yang terus berulang, terutama ketika sebuah destinasi wisata mendadak ramai atau viral.

“Polanya terus berulang, pemkab datang saat sudah ada yang mendirikan lokasi parkir di lokasi lahan milik pribadi. Harusnya, ini bisa diantisipasi sebelumnya,” kata Arintoko, Rabu (2/9/2026).

Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai persoalan parkir di kawasan wisata sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaiannya tidak cukup hanya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Menurut dia, Dinas Perhubungan bersama Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Pemuda Olahraga perlu duduk bersama dengan pelaku parkir yang bersangkutan untuk mencari solusi.

“Harus duduk bersama sehingga masalah bisa diurai sehingga ada solusi yang baik agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan aturan,” katanya.

DPRD Dorong Warga Lokal Kelola Parkir

Arintoko menilai tidak ada persoalan apabila pengelolaan parkir di kawasan wisata melibatkan warga lokal. Secara regulasi, pengelolaan parkir juga diperbolehkan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

“Kalau bisa melibatkan warga lokal malah bagus karena ada aspek legalitas dan pemkab juga tetap meroleh pendapatan dari kegiatan tersebut,” katanya.

Menurutnya, skema kerja sama dengan warga lokal justru dapat menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran.

“Pengelolaan parkir tidak harus dikelola sendiri, tapi bisa dikersajamakan. Salah satunya dengan menggandeng warga lokal di kawasan wisata,” katanya.

Dengan pengelolaan yang memiliki aspek legalitas, aktivitas parkir di kawasan wisata diharapkan tidak hanya memberikan ruang ekonomi bagi masyarakat sekitar, tetapi juga tetap memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah kabupaten.

Potensi PAD Gunungkidul Dinilai Masih Bisa Digenjot

Anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti, juga menilai masih terdapat potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan Pemkab Gunungkidul.

Optimalisasi tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat.

“Transfer ke kas daerah dari Pemerintah Pusat banyak berkurang. Makanya, potensi PAD dimiliki harus dioptimalkan,” katanya.

Ery meyakini optimalisasi berbagai sektor pendapatan dapat membuat penerimaan daerah menjadi lebih maksimal. Menurutnya, masih terdapat sejumlah sektor yang memiliki ruang untuk ditingkatkan.

“Banyak sektor seperti retribusi wisata, perparkiran hingga masalah pajak bumi dan bangunan masih banyak yang bisa dioptimalkan,” katanya.

Dengan demikian, evaluasi pengelolaan parkir wisata dinilai tidak hanya berkaitan dengan ketertiban dan kenyamanan wisatawan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Gunungkidul mengamankan serta mengoptimalkan potensi PAD dari aktivitas ekonomi di kawasan wisata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.