Target RPJMD DIY Dikejar di Tahun Terakhir, Kemiskinan Jadi Tantangan
RPJMD DIY 2022-2027 masuk tahun terakhir. Pemda optimistis capai target meski kemiskinan dan ketimpangan masih jadi tantangan.
Ilustrasi perangkat desa./Harian Jogja
Harianjogja.com, JOGJA—Nominal pemberian honorarium jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat di Kota Jogja yang berlaku mulai Januari 2020 belum jelas. Kendati sudah dipastikan ada anggaran untuk honor tersebut, namun hingga kini nominalnya masih menunggu hasil kalkulasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Jogja.
Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Setda Kota Jogja, Octo Noor Arafat, mengaku telah mengusulkan sejumlah nominal setiap jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat. Namun usulan itu saat ini masih dalam proses di TPAD Kota Jogja.
Dia mengatakan Bagian Tata Pemerintahan mengajukan usulan berdasar tingkatan kewilayahan saja dengan melihat pembanding stimulan administrasi setiap RT dan RW. "Yang sebelumnya ada di belanja hibahnya kecamatan," katanya, akhir pekan lalu.
Pemberian honorarium, kata dia, didasarkan pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja No.72/2019 tentang Pemberian Honorarium Jasa Pelayanan bagi Warga Pelayan Masyarakat. "Tujuannya untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas warga pelayan masyarakat. Ini untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada warga pelayan masyarakat," katanya.
Adapun mekanisme proses penyaluran honorarium yakni ahampir sama seperti anggaran belanja langsung. Pihaknya hanya tinggal menunggu angkanya saja dari TPAD yang kemudian akan dimasukkan dalam keputusan Wali Kota yang berisi tentang penetapan besaran nominal honorarium yang diterima kepada jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat.
Penyaluran honorarium dilakukan tiap semester atau dua kali dalam setahun. Adapun penerima honorarium meliputi Ketua Lembaga Pemerdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK); Ketua pengurus kampung; Ketua PKK mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurhaan; serta Ketua RW dan Ketua RT.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Wasesa mengatakan pihaknya belum dapat menyebutkan nominal honorarium ini. Saat ini pihaknya masih dalam tahap evaluasi APBD oleh Gubernur DIY. "Mungkin Selasa kami informasikan lagi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RPJMD DIY 2022-2027 masuk tahun terakhir. Pemda optimistis capai target meski kemiskinan dan ketimpangan masih jadi tantangan.
KPK memeriksa Dirut PT Catur Elang Perkasa terkait dugaan korupsi investasi dan pinjaman jangka panjang PPT Energy Trading.
UMY menolak pembangunan dapur MBG di kampus dan memilih mendukung program melalui riset dosen serta magang mahasiswa.
Polsek Prambanan dan Pos Lantas Mitra 11 menyita 10 motor saat razia balap liar di wilayah Prambanan, Klaten.
Pendaki Gunung Muria di Kudus jatuh ke jurang sedalam 40 meter di jalur Argopiloso dan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
Korlantas Polri siaga 24 jam selama libur panjang Kenaikan Yesus Kristus untuk antisipasi lonjakan kendaraan dan kemacetan.