Pemkab Gunungkidul Tambah Anggaran Rp5,5 Miliar untuk Iuran BPJS Kesehatan
Pemkab Gunungkidul menambah Rp5,5 miliar untuk iuran BPJS Kesehatan setelah mereaktivasi 35.413 peserta yang kepesertaannya dibekukan.
Dua nelayan di Pantai Ngandong, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, merapikan jaring yang digunakan untuk menangkap ikan, Kamis (13/2/2020)./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kelompok nelayan di Gunungkidul mengeluhkan kebijakan dari pemerintah yang melarang pembelian pertalite menggunakan jeriken. Adanya larangan ini, maka nelayan harus merogoh kocek lebih banyak karena untuk melaut terpaksa menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax.
Salah seorang nelayan di Pantai Ngandong, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Heri, mengatakan dirinya bersama nelayan lainnya terpaksa menggunakan pertamax untuk melaut. “Larangan mulai berlaku awal Februari. Jadi kami terpaksa mengganti pertalite dengan pertamax sebagai bahan bakar melaut,” kata Heri, Kamis (13/2/2020).
Sebelum kebijakan pelarangan berlaku, nelayan selama ini mendapatkan BBM dengan membeli ke SPBU menggunakan jeriken. Cara ini merupakan satu-satunya jalan karena di kawasan pesisir belum ada SPBU khusus melayani nelayan. “Untuk membeli nelayan juga harus menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer,” katanya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunungkidul, Johan Eko Sudarto, mengatakan larangan pembelian pertalite menggunakan jeriken merupakan kebijakan dari PT Pertamina. Meski demikian, Johan tidak akan tinggal diam terkait dengan dampak yang ditimbulkan terhadap kebijakan tersebut “Ada dampaknya, salah satunya ke nelayan,” katanya.
Menurut dia, untuk mengatasi masalah ini Disperindag berharap ada dispensasi bagi nelayan. “Masih dikomunikasikan dengan Pertamina dan Kementerian ESDM. Harapannya nelayan bisa tetap membeli pertalite menggunakan jeriken dengan surat khusus dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau hanya cukup menunjukan kartu nelayan. Mudah-mudahan ada hasilnya sehingga nelayan tetap bisa beraktivitas,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menambah Rp5,5 miliar untuk iuran BPJS Kesehatan setelah mereaktivasi 35.413 peserta yang kepesertaannya dibekukan.
DLH Sleman memetakan 22.000 pohon perindang dan memangkas pohon rawan tumbang untuk mengantisipasi angin kencang saat musim hujan.
Film Ramayana: Rise of a Legend tayang di Indonesia mulai 11 November 2026 dalam dua versi dengan perbedaan durasi dan penyajian.
Jargas PGN membantu UMKM Karangrejo, Borobudur, menghemat biaya energi untuk usaha kuliner dan penginapan.
Pendapatan Bantul baru terealisasi 78,98% hingga Oktober 2026. Dinas Pariwisata mencatat capaian terendah, yakni 60,36%.
Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen AS terkait dugaan penyadapan ilegal. AS menyatakan banding atas putusan sidang etik.