Soal PSBB karena Corona, Ini Jawaban Pemkot Jogja

Harianjogja.com, JOGJA--Sejumlah daerah yang memiliki tingkat kasus positif corona tinggi telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menilai Kota Jogja belum memenuhi syarat diterapkannya PSBB.

Wakil Walikota Jogja, Heroe Poerwadi, menjelaskan sejumlah syarat yang tidak terpenuhi untuk menerapkan PSBB ini meliputi kasus corona tidak besar, penyebaran tidak luas dan angka kematian tidak tinggi. “Kota Jogja tidak masuk kategori standar penerapan PSBB,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Gugus Tugas Kota Jogja pada Jumat (10/4/2020), pada kasus yang telah terkonfirmasi, terdapat tiga kasus positif, dua sembuh dan satu meninggal. Sedangkan pada Pasien Dalam Pengawasan (PDP), sebanyak 18 kasus masih dalam pengawasan, 28 kasus sembuh dan enam kasus meninggal.

Adapun jumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP) saat ini total sebanyak 406 orang, dengan kecamatan paling banyak yaknni Umbulharjo sebanyak 98 kasus, disusul Gondokusuman sebanyak 51 kasus dan Kotagede sebanyak 44 kasus. Semua kecamatan memiliki ODP.

Penerapan PSBB kata dia, merupakan penilaian provinsi yang mendasarkan pada kesepakatan Bupati dan Walikota. “Yang bisa kita lakukan saat ini penyaringan nama yang harus segera diisolasi. Manakala ada yang keluar-masuk, maka kendaraan juga harus menerapkan pembatasan fisik, yakni 50% baik bus maupun kendaraan pribadi,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat yang mudik memang disebabkan alasan mendesak sehingga mengharuskannya mudik. Selama masih bisa ditunda, ia berharap masyarakat bisa menunda dulu mudiknya. Mereka yang mudik juga sebaiknya telah memastikan dalam kondisi sehat agar keluarga penerima lebih aman.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, menuturkan PSBB di Kota Jogja tidak terlalu diperlukan karena penyaringan kendaraan sudah dilakukan di perbatasan provinsi. “Pintu masuk utara di Kulonprogo, utara dan timur di Sleman, juga Gunungkidul,” katanya.

Maka Kota Jogja kata dia, akan lebih fokus memantau kedatangan kendaraan non pribadi, yakni lewat terminal dan stasiun. Setiap kedatangan di kedua tempat ini dilakukan pengecekan suhu tubuh dan pencatatan tujuan. Ia memastikan pendatang tidak terlalu banyak, berdasarkan survey Kementerian Perhubungan, sekitar 58%-60% masyarakat Jabodetabek tidak mudik.

“KAI sudah memangkas perjalanan, bus juga tidak melayani pemudik. Kami tidak melarang, tapi dari Organda sendiri pengen memutus penyebaran covid-19 agar cepat selesai dan kembali beraktivitas seperti biasa. Masyarakat di perantauan mudah-mudahan memahami ini,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.