Dampak Pandemi Covid-19: Difabel Perlu Kebijakan dan Penanganan Inklusif

Harianjogja.com, JOGJA—Pandemi Covid-19 berdampak pada hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Kaum difabel tidak hanya merasakan dampak ekonomi, tapi juga akses informasi yang menyulitkan.

Dalam kajian cepat yang dilakukan Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respons Covid-19, sebanyak 86% responden yang bekerja di sektor informal mengalami pengurangan pendapatan mencapai 50-80% selama pandemi.

“Difabel menjadi masyarakat yang paling rentan di masa pandemi ini, sehingga membutuhkan kebijakan dan penanganan yang inklusif sesuai dengan ragam disabilitasnya,” tutur Jonna Aman Damanik, salah satu peneliti dan inisiator Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respon Covid-19, Selasa (9/6/2020).

Penelitian ini melibatkan 1.683 responden yang mewakili seluruh ragam disabilitas dari 216 kota maupun kabupaten di 32 provinsi. Beberapa aspek yang ditilik dalam penelitian ini meliputi sosial, ekonomi dan pendidikan.

Dilihat dari penerimaan jaring pengaman sosial, hanya 35,40% responden mendapatkan subsidi listrik; 5,16% memperoleh subsidi PAM/PDAM; 4,53% yang menerima bantuan langsung tunai (BLT); 11,36% yang menerima bantuan program non tunai (BPNT); dan 13,03% untuk penerimaan program keluarga harapan (PKH).

Sementara itu, partisipasi penyandang disabilitas pada program ketenagakerjaan padat karya hanya mencapai 1,95%. "Melihat rendahnya penerimaan program jaring pengaman sosial, bisa dipastikan bahwa ekonomi difabel, terutama sektor informal, membutuhkan perhatian serius dalam pemulihannya," ujarnya.

Dalam penerimaan informasi hanya 60,55% responden yang memperoleh informasi yang cukup mengenai Covid-19 dan protokol pencegahannya. Padahal, sebesar 11.6% responden mempunyai penyakit penyerta atau komorbid yang mengakibatkan kerentanan terpapar Covid-19.

Ketua Umum Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Perdik), Ishak Salim, mengatakan sebesar 67,97% responden dari segala jenis disabilitas mengalami kesulitan dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. "Karena kondisi keluarga ,bahkan ada yang tidak bisa belajar sama sekali," katanya.

Beberapa alasan yang menyebabkan sistem belajar daring terhambat meliputi situasi di rumah yang kurang mendukung, kesulitan sinyal, kesulitan biaya untuk mengusahkan paket data, sistem belajar yang tidak aksesibel, serta tidak ada pendamping di rumah karena orang tua bekerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.