KPU Gunungkidul Sisir Anggaran untuk Beli APD

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—KPU Gunungkidul terpaksa menyisir ulang (refocusing) anggaran untuk menutupi kekurangan biaya dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Adanya pandemi Corona membuat anggaran pemilihan kepala daerah membengkak.

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, mengatakan untuk pelaksanaan seluruh tahapan pilkada jajarannya menerima dana hibah dari Pemkab Gunungkidul. Meski demikian, adanya pandemi Corona membuat perencanaan banyak yang berubah.

Sebagai contoh, tahapan pilkada sempat dihentikan sementara waktu dan baru dilanjutkan mulai Senin (15/6/2020). Selain itu, akibat adanya pandemi membuat biaya pilkada menjadi membengkak. Hasil kajian KPU, untuk penyelengggaraan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp4,5 miliar. Rencananya dana ini digunakan untuk pengadaan alat perlindungan diri (APD) bagi petugas saat menjalankan tahapan pilkada.

“Pelaksanaan tahapan mengacu pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Jadi, setiap petugas harus dilengkapi dengan APD saat bertugas,” kata Hani, Kamis (18/6/2020).

Meski ada perkiraan tambahan anggaran untuk pilkada, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait dengan sumber pendanaan tambahan. Oleh karena itu, KPU terpaksa menyisir ulang semua anggaran anggaran. Hasilnya, ada sekitar Rp1,9 miliar dari hasil penyisiran yang bisa digunakan untuk pembelian APD. “Anggaran sosialisasi dengan model tatap muda kami coret sehingga dana bisa digunakan untuk membeli APD,” katanya.

Selain itu, KPU juga meminta tambahan dana hibah ke Pemkab Gunungkidul sebesar Rp1,6 miliar. KPU juga mengajukan bantuan Rp1 miliar ke Pemerintah Pusat. “Tetapi sampai saat ini belum ada kepastian karena kami masih menunggu jawaban,” ujarnya. Hani mengatakan pengadaan APD merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19. “Ini bagian dari antisipasi di tengah pandemi Corona,” katanya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo, mengatakan jajarannya sudah berkoordinasi dengan KPU berkaitan dengan tambahan anggaran untuk pilkada. Menurut dia, untuk penambahan di internal KPU sudah mengajukan penambahan sebesar Rp1 miliar ke Pemerintah Pusat. Untuk lingkup kabupaten, ada rencana penambahan hibah, namun masih dalam pembahasan. “Segala opsi terus dikaji mulai dari rasionalisasi hingga wacana penambahan hibah ke KPU. Yang jelas, sekarang masih dalam proses karena tahapan harus disesuaikan dengan protokol Covid-19,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.