Groundbreaking PSEL Jogja Ditarget Juni 2026
Pemerintah pusat targetkan groundbreaking PSEL di Jogja dan empat wilayah lain Juni 2026. DLHK DIY tunggu pemenang lelang sambah jadi energi listrik untuk atasi
Audiensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia DIY dengan DPRD DIY, di gedung DPRD DIY, Jumat (26/6/2020).-Harianjogja.com/Lugas Subarkah
Harianjogja.com, JOGJA-Sekitar 38.000 buruh di DIY terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY didesak untuk segera membuat langkah konkret untuk mengatasi malah ini, bukan sekadar regulasi tanpa solusi.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia DIY, Dani Eko Wiyono, mengatakan saat ini banyak buruh terdampak di DIY yang sudah menganggur. "Bagaimana bantuan sosial untuk mereka?" Ujarnya dalam audiensi dengan DPRD DIY, jumat (26/6/2020).
Di samping itu, ia juga mempersoalkan bagaimana SOP new normal di pabrik dan perusahaan disusun. Pasalnya, buruh kata dia, sama sekali tidak dilibatkan dalam penyusunan ini. Sementara sampai saat ini ia melihat masih banyak perusahaan yang bahkan tidak menerapkan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3).
Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Sofyan Setyo Darmawan, mengatakan penanganan buruh terdampak dari pemerintah pusat berupa program kartu prakerja memiliki banyak persoalan. "Pelatihan online yang ternyata bisa didapat dari youtube secara gratis," ungkapnya.
Selain itu, dalam program ini pemerintah tidak konsisten karena awalnya Pemda DIY sebenarnya telah mendata 38.000 buruh terdampak yang kemudian dikirim untuk mengikuti program ini. Namun tiba-tiba sata dianulir dan mekanisme diubah menjadi pendaftaran personal.
Dengan berbagai masalah teknis karena harus memakai sistem online, buruh terdampak yang terjaring dalam program ini hanya tersisa 6.000 buruh. Untuk itu pihaknya kini mendorong solusi bantuan sosial. "Sekitar 30.000 buruh terdampak di luar 6.000 tadi agar dimasukkan dalam skema bantuan sosial," katanya.
Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY, Aryanto Wibowo, menuturkan untuk mengatasi pengangguran, pihaknya sejauh ini baru membuat skema untuk buruh gendong yakni dengan mempekerjakannya untuk kebersihan pasar.
"Untuk pekerja formal belum ada rencana skema, karena untuk sementara penanganan dengan bantuan sosial untuk mencukupi kebutuhan. Kedepan akan kami fasilitasi peningkatan skill bagi yang masih produktif," ungkapnya.
Caption: Audiensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia DIY dengan DPRD DIY, di gedung DPRD DIY, Jumat (26/6/2020).-Harianjogja.com/Lugas Subarkah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemerintah pusat targetkan groundbreaking PSEL di Jogja dan empat wilayah lain Juni 2026. DLHK DIY tunggu pemenang lelang sambah jadi energi listrik untuk atasi
Prediksi PSG vs Aston Villa di Piala Super Eropa 2026, lengkap dengan head to head, susunan pemain, dan peluang kedua tim.
Transformasi TelkomGroup Mulai Tunjukkan Hasil, InfraNexia Catat Kinerja Positif Perkuat Infrastruktur Digital Nasional
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta dugaan penistaan agama di festival musik Ancol diproses hukum.
Program beasiswa santri dan pengasuh pondok pesantren tahun 2026 yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, membuka peluang dan harapan
Produksi perikanan budi daya Gunungkidul mencapai 7.119 ton hingga Juni 2026. Lele mendominasi dengan produksi lebih dari 6.168 ton.