Pemda DIY Targetkan Pendapatan Sebesar Rp4,84 Triliun di 2021

Harianjogja.com, JOGJA--Pemda DIY menargetkan pendapatan daerah pada 2021 sebesar Rp4,84 triliun. Tiga poin yang menjadi fokus belanja dengan pendapatan tersebut yakni prioritas pembangunan nasional, penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, dalam Rapat Paripurna tentang Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2021, di DPRD DIY Rabu (26/9/2020). “Tema Pembangunan DIY 2021 yakni Penguatan SDM unggul dan percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat DIY,” ujarnya.

BACA JUGA : Pemda DIY Diprediksi Kehilangan Pendapatan hingga Rp1 Triliun

Ia menjelaskan target pendapatan ini memperhatikan gambaran ekonomi makro yang menjadi asumsi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan belanja Daerah (RAPBD) 2021. Kondisi makro ini meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkisar 4,2-6%, tingkat inflasi 3,2-2,7% serta kemiskinan sebesar 11,60%.

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain yang sah diharapkan mampu berperan besar sebagai pembiayaan utama dalam struktur APBD 2021.

“Diarahkan kepada upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program,” ungkapnya.

Adapun belanja daerah 2021 diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional 2021 yang menjadi kewenangan Pemda. Belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi pasca pandemi covid-19 serta penerapan normal baru, agar masyarakat dapat produktif namun tetap aman dari covid-19.

BACA JUGA : Pendapatan DIY Naik Rp93,5 Miliar

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada 2021 yakni sebesar Rp4,360 triliun, dengan rincian belanja operasional sebesar Rp3,418 triliun, belanja modal Rp145,818 miliar, belanja tak terduga Rp62,32 miliar dan belanja transfer Rp734,249 miliar.

Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono, menuturkan pada 2021 nanti, perlindungan sosial seperti bantuan sosial mulai dikurangi dan lebih fokus pada penanganan Kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Pada 2020, pendapatan dari APBD turun sekitar Rp620 miliar. “Dulu direncanakan Rp6 triliun, jadi Rp5 triliun. Makanya dilakukan reposisi terutama untuk kefgiatan rutin semisal untuk rapat yang sekarang sudah bisa pakai gidital,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.