WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Yohanes, salah satu siswa kelas X SMAN 10 Jogja asal luar DIY sedang melihat lukisan dalam pameran lukisan yang digelar di sekolah tersebut, Senin (3/9/2018)./Harian Jogja-Sunartono
Harianjogja.com, JOGJA- Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada siswa dan masyarakat, Pemda DIY mendorong Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri di DIY untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BULD).
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan selama ini SMK yang telah maju dan penghasilannya cukup baik telah dijadikan BLUD. “Pendapatan sekolah menjadi formal dan ada regulasinya. Pemanfaatannya bisa kembali ke sekolah,” ujarnya, Kamis (1/10/2020).
Baca juga: Hari Kesaktian Pancasila, Petugas TMP Kusumanegara Diberi Tali Asih
Ia melihat setiap SMK negeri di DIY sebenarnya memiliki kemampuan yang relatif sama. Perbedaan hanya pada kelengkapan sarpras dan program studi. Ia mencontohkan pada SMK yang memiliki bidang spesifik seperti kelautan, jurusan dan muridnya pun tidak sebanyak SMK pada umumnya.
Untuk SDM pengajar, menurutnya saat ini seluruh SMK negeri di DIY masih mencukupi. Jika ada yang berkurang, kekurangan bisa ditutup dengan oleh tenaga guru bantu. “Tenaga guru bantu bisa menggantikan PNS karena penambahan PNS memang terbatas,” katanya.
Dari total 49 SMK negeri di DIY, saat ini baru enam sekolah yang telah menjadi BLUD, diantaranya SMK N 6 Jogja, SMK N 3 Wonosari, SMK N 1 Sewon. Pada 2021, ditargetkan sebagian besar SMK negeri di DIY telah menjadi BLUD.
Baca juga: Densus 88 Geledah Rumah Dosen di Berbah Sleman, Sita Flashdisk & Buku-Buku
Sebelumnya, penggagas SMK negeri menjadi BLUD yang juga mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, Bambang Wisnu Handoyo, mengatakan BLUD harus punya target yaitu yang pertama SMK BLUD menjadi pilihan pertama bagi siswa atau masyarakat untuk menyekolah anaknya.
"SMK berstatus BLUD seharusnya menjadi penyangga kesiapan masalah lapangan kerja yang memadai, serta membuka peluang ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik fleksibilitasnya, sebagaimana mengelola sebuah sekolah dengan kategori maju," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Polda Jateng bongkar koperasi ilegal BLN. Dana Rp4,6 triliun, 41 ribu korban, dua tersangka ditetapkan.
JFF 2026 hadir di Jogja, padukan edukasi finansial, konser musik, dan lari amal untuk generasi muda.
Kasus TBC di Kulonprogo meningkat. Dinkes dan PDPI gelar cek kesehatan gratis untuk deteksi dini.
Polisi ungkap penyebab kecelakaan KRL di Bekasi. Sopir taksi dinilai lalai, 16 orang tewas.
Buruh harian di Sleman nekat mencuri TV dan water heater dari kos. Pelaku kabur usai tak bayar sewa.