RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Ilustrasi/Harian Jogja-Nina Atmasari
Harianjogja.com, BANTUL—Tim kampanye Abdul Halim Muslih dan Joko B. Purnomo (Halim-Joko) menyiapkan 225 orang yang masuk dalam Satuan Tugas (Satgas) Antipolitik Uang untuk memantau kemungkinan money politics di hari tenang hingga menjelang pencoblosan 9 Desember mendatang.
Sekretaris Tim Kampanye Halim-Joko, Rajut Sukasworo mengatakan 225 orang yang dibentuk dalam Satgas Antipolitik Uang terdiri dari Baguna dan Satgas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Garda Bangsa milik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
BACA JUGA: Sehari, Merapi Alami 32 Kali Guguran & 39 Kali Gempa Vulkanik Dangkal
“Mereka akan disebar mulai masuk hari tenang ke dusun-dusun untuk memantau bilamana ada kegiatan politik uang dan serangan fajar langsung untuk melaporkan,” kata Rajut saat Apel Siaga Pelepasan Satgas Antipolitik Uang dan Pencopotan Alat Peraga Kampanye (APK) di Sekretariat Pemenangan Halim-Joko, Sabtu (5/12/2020)
Rajut mengatakan 225 orang yang masuk dalam tim belum termasuk Barisan Serbaguna (Banser) yang juga akan ikut memantau suasana masa tenang agar tidak dikotori dengan politik suap menyuap kepada masyarakat untuk memilih calon pasangan bupati dan wakil bupati Bantul.
Dia mengaku sudah ada beberapa laporan dugaan politik uang yang justru dilakukan warga luar Bantul dengan mendatangi masyarakat memberikan amplop yang disertai stiker. Namun belum ada saksi yang melihat uangnya langsung. Dia siap melaporkan semua kegiatan yang berkaitan jual beli suara dalam pilkada ini.
“Dari kawan-kawan cukup yakin bahwa kondisi saat ini, di bawah rumor politik uang cukup merebak,” ujar Rajut.
BACA JUGA: CEK FAKTA: Pemilik Kartu BPJS Dapat Bantuan Tunai Rp2,4 Juta? Ini Kata Pemerintah
Calon Wakil Bupati nomor urut 1, Joko B Purnomo meminta Satgas Antipolitik Uang untuk memantau ssetiap saat di lingkungannya masing-masing sampai selesai pencoblosan. Dia juga meminta Satgas untuk mengedepankan suasana kondusif, aman, dan nyaman di masyarakat, “Jika menemukan politik uang, tangkap dan laporkan, jangan main hakim sendiri,” ujar Joko.
Satgas Antipolitik Uang juga dibentuk oleh tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dua, Suharsono-Totok Sudarto. Mereka sudah menyebar tim di tiap dusun untuk memantau jika ada politik uang.
“Kami ada tim khusus yang di setiap kampung selalu ada menjaga pilkada ini bersih pilkada yang sesuai hati nurani masyarakat. Kalau misalnya ada money politics, akan ditangkap dan dilaporkan ke Bawaslu,” kata Sekretaris Pemenangan Suharsono-Totok, Darwinto.
Darwinto mengatakan politik uang jelang pemungutan suara sudah menjadi rumor di masyarakat, karena itu pihaknya terus memantau gerakan-gerakan yang diduga untuk menyuap masyarakat terutama di hari tenang sampai jelang pencoblosan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
DPUPRKP Gunungkidul mencopot bando Selamat Datang Wonosari di Logandeng, Playen karena dinilai membahayakan setelah berusia lebih dari 10 tahun.
Pemprov DIY menetapkan empat kalurahan sebagai percontohan revitalisasi Lumbung Mataraman untuk memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi.
Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 31 Juli 2026 tersedia 15 perjalanan. Tarif tetap Rp8.000 dengan layanan dari Yogyakarta hingga Palur.
Pemkab Kulon Progo dan BBWS Serayu Opak mengeruk Sungai Serang untuk mitigasi banjir sekaligus memanfaatkan sedimen bagi infrastruktur Porda DIY 2027.
DPC PDIP Sleman menggelar sarasehan dan nobar film Kudatuli di Minggir sebagai pendidikan politik serta penguatan soliditas kader menuju Pemilu 2029.