DIY Resmi Terapkan PPKM Pengganti PSBB, Seperti Ini Pelaksanaannya

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY menerbitkan Instruksi Gubernur No. 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di DIY untuk menindaklanjuti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 11-25 Januari. PPKM adalah kebijakan pembatasan yang dilakukan pemerintah sebagai pengganti pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) untuk mengendalikan Covid-19

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan kebijakan ini diambil setelah mengadakan rapat dengan bupati dan wali kota di DIY secara virtual pada Kamis (7/1/2021).

BACA JUGA: PPKM Jawa-Bali Diberlakukan, Berpergian ke Luar Kota Tak Dilarang

Dalam instruksi gubernur tersebut, terdapat delapan poin pokok. Pertama, membatasi tempat kerja atau perkantoran untuk menerapkan work from home (WFH) 50%. Kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring.

Ketiga, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat. Keempat, membatasi kapasitas restoran maksimal 25% dan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan maksimal pukul 19.00 WIB. Hal ini juga berlaku untuk destinasi wisata.

Kelima, kegiatan konstruksi bisa dilaksanakan 100% dengan protokol kesehatan lebih ketat. Keenam, penggunaan tempat ibadah diperbolehkan dengan kapasitas maksimal 50% dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Ketujuh, menerapkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di wilayah masing-masing. Kedelapan, memerintahkan pemerintah desa atau kalurahan untuk melakukan pencegahan penularan Covid-19 dan menyampaikan laporan ke bupati-wali kota.

BACA JUGA: PPKM Diterapkan di Jawa-Bali, Apa Bedanya dengan PSBB?

Pemerintah Pusat hanya menentukan tiga kabupaten di DIY yang perlu menerapkan pembatasan, yakni Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul. Namun, instruksi gubernur ini mengatur semua kabupaten dan Kota di DIY.

Persentase WFH di DIY berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat sebanyak 75%. Hal ini kata Aji, mempertimbangkan jumlah pegawai di instansi baik organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal dan swasta di DIY selama ini menggunakan sistem penghitungan pegawai minimal. “Sehingga kalau 25 persen [pegawai yang di kantor] pelayanan tidak optimal,” ungkapnya.

Kebijakan ini sudah dikoordinasikan pula dengan tim penegakan hukum meliputi Satpol PP, TNI dan Polri baik di provinsi maupun kabupaten dan kota, yang kemudian teknisnya akan disiapkan oleh masing-masing kabupaten dan kota.

Ia menyadari ada beberapa sektor ekonomi yang terdampak, khususnya pariwisata. “Ini semata-mata dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.