Program Air Bersih di Gunungkidul Terkendala Anggaran

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Program 100% layanan air bersih untuk masyarakat sudah dicanangkan Pemerintah Pusat. Meski demikian, target tersebut belum bisa terpenuhi karena terbentur masalah minimnya anggaran yang dimiliki Pemkab Gunungkidul.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul Eddy Praptono mengatakan program 100% masyarakat terlayani air bersih sudah digulirkan Pemerintah Pusat bersamaan dengan program nol persen permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi untuk masyarakat. Meski demikian, ia mengakui, masalah air belum menyasar ke seluruh masyarakat karena tingkat ketercapaian baru sekitar 75%.

BACA JUGA: Resmi, Sekolah Tatap Muka DIY Dicoba April 2021

“Memang belum semua masyarakat bisa terlayani air bersih dan ini jadi pekerjaan yang harus diselesaikan,” katanya kepada wartawan, Selasa (23/3/2021).

Eddy mengatakan capaian 75% layanan air bersih untuk masyarakat terdiri dari layanan dari PDAM Tirta Handayani sekitar 50%. Sisanya sekitar 25% berasal dari layanan sistem penyediaan air minum dusun (spamdus) atau sistem penyediaan air minum desa (spamdes).

Menurut dia, ada beberapa kendala yang mengakibatkan layanan air bersih belum bisa 100%. Salah satunya kondisi geografis yang berupa wilayah perbukitan sehingga akses belum bisa menjangkaunya.

Sumber air sebenarnya tidak ada masalah karena Gunungkidul banyak memiliki sungai-sungai bawah tanah. Meski demikian, optimalisasi layanan terkendala kemampuan anggaran pemkab yang sangat terbatas.

“Saya yakin bisa target 100% akses air bersih bisa diwujudkan di Gunungkidul, asalkan adanya anggaran. Tapi, permasalahan kemampuan keuangan daerah terbatas sehingga program harus dilakukan secara bertahap,” katanya.

BACA JUGA: Pandemi Covid-19, Konsumsi Air Meningkat Tiga Kali Lipat

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Direktur Utama PDAM Tirta Handayani, Toto Sugiharto. Menurut dia, layanan yang diberikan belum bisa menjangkau seluruh masyarakat karena baru menyasar 50%. Rencananya pelayanan itu akan ditingkatkan menjadi 80% dengan otimalisasi sumber-sumber air yang ada.

“Kami sudah merencanakan dan membuat kajian tentang kebutuhan anggaran,” katanya.

Toto mengatakan berdasarkan kajian yang dilakukan untuk optimalisasi sumber membutuhkan biaya sekitar Rp200 miliar. Menurut dia, alokasi ini terhitung besar karena tidak mungkin dibiayai melalui APBD kabupaten sehingga membutuhkan bantuan dari Pemerintah DIY maupun Pemerintah Pusat.

“Program sudah ada koordinasi dengan bupati. Mudah-mudahan dalam lima tahun program ini bisa terealisasi,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.