WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Aliansi Solidaritas Peduli Wadas menggelar aksi di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, di Depok, Sleman, Senin (26/4/2021)- Harian Jogja/Luags Subarkah
Harianjogja.com, SLEMAN--Merespons tindak kekerasan aparat kepolisian kepada warga Wadas, di Purworejo, Jawa Tengah, pada Jumat (23/4/2021) lalu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Peduli Wadas menggelar aksi di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Senin (26/4/2021).
Humas Aliansi Solidaritas Peduli Wadas, Ahmad Dimas, menjelaskan pada Jumat (23/4/2021) lalu telah terjadi tindak kekerasan hingga penangkapan 11 orang warga Wadas dan pendamping hukum oleh polisi yang memaksa masuk ke desa Wadas, Purworejo, Jawa tengah.
Kejadian tersebut didasari oleh aktivitas tambang yang akan dilakukan oleh pemerintah di Desa Wadas untuk mengeruk tanah dan mengambil batuan andesit untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener.
Namun aktivitas tambang mendapat penolakan dari warga karena sudah cacat procedural sejak awal dimana warga Wadas tidak dilibatkan dalam Menyusun Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). “Aktivitas inni mengancam keselamatan lingkungan di Desa Wadas dan merugikan warga,” ujarnya.
BACA JUGA: Sepuluh SD dan SMP Kota Jogja Gelar Uji Coba PTM Akhir April
Maka dalam aksi kali ini pihaknya juga menuntut dicabutnya Izin Penetapan Lokasi (IPL) penambangan kuari yang ada di Desa Wadas serta menolak pengukuran dan pematokan lahan di Desa Wadas.
Pasca bentrokan yang terjadi pada Jumat (23/4/2021) lalu, Ia mengatakan di Wadas saat ini warga masih berjaga-jaga jika polisi kembali datang. “Dari dulu sekitar 2018 dalam forum sosialisasi warga sudah menolak penambangan dan sampai sekaragn tetap menolak,” ungkapnya.
Terkait pemberitaan yang menyebutkan aksi yang berujung kericuhan tersebut ditunggangi kelompok anarko, ia membantah. Menurutnya aksi tersebut murni dari kesadaran warga Wadasas dan jaringan solidaritas. “Tidak ada tunggang-menunggang. Warga memang mayoritas menolak tambang,” kata dia.
Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala BBWS Serayu Opak, Dwi Purwantoro, mengatakan berlanjut atau tidaknya IPL tidak bergantung hanya pada BBWS Serayu Opak melainkan tim yang sudah dibentuk bersama Pemprov Jawa Tengah.
“Proyek strategis nasional itu kan ada dasarnya kenapa menjadi prioritas. Tidak bisa dari BBWS sendiri menentukan. Koordinasinya dengan wilayah bersangkutan baik Pemerintah Purworejo maupun Jawa Tengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Kasus Little Aresha memasuki babak baru setelah Polresta Jogja menambah pasal UU Sisdiknas dan memeriksa 152 saksi.
Sekolah Rakyat Prabowo resmi beroperasi di 166 lokasi. Sebanyak 15.945 siswa menikmati pendidikan gratis berbasis asrama.
Program MBG menyerap 1,28 juta pekerja dan melibatkan ribuan UMKM serta koperasi dalam rantai pasok pangan nasional.
Pemerintah menambah kuota Magang Nasional 2026 menjadi 150 ribu peserta. Batch I ditargetkan mulai berjalan Juli 2026.
Peminat SNBT UGM 2026 mencapai 84.637 peserta. Sekolah Vokasi, Fakultas Teknik, dan Fisipol jadi fakultas paling diminati.