Kasus Daycare Jogja, Sultan HB X: Harapannya Ini Pertama dan Terakhir
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
Aliansi Solidaritas Peduli Wadas menggelar aksi di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, di Depok, Sleman, Senin (26/4/2021)- Harian Jogja/Luags Subarkah
Harianjogja.com, SLEMAN--Merespons tindak kekerasan aparat kepolisian kepada warga Wadas, di Purworejo, Jawa Tengah, pada Jumat (23/4/2021) lalu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Peduli Wadas menggelar aksi di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Senin (26/4/2021).
Humas Aliansi Solidaritas Peduli Wadas, Ahmad Dimas, menjelaskan pada Jumat (23/4/2021) lalu telah terjadi tindak kekerasan hingga penangkapan 11 orang warga Wadas dan pendamping hukum oleh polisi yang memaksa masuk ke desa Wadas, Purworejo, Jawa tengah.
Kejadian tersebut didasari oleh aktivitas tambang yang akan dilakukan oleh pemerintah di Desa Wadas untuk mengeruk tanah dan mengambil batuan andesit untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener.
Namun aktivitas tambang mendapat penolakan dari warga karena sudah cacat procedural sejak awal dimana warga Wadas tidak dilibatkan dalam Menyusun Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). “Aktivitas inni mengancam keselamatan lingkungan di Desa Wadas dan merugikan warga,” ujarnya.
BACA JUGA: Sepuluh SD dan SMP Kota Jogja Gelar Uji Coba PTM Akhir April
Maka dalam aksi kali ini pihaknya juga menuntut dicabutnya Izin Penetapan Lokasi (IPL) penambangan kuari yang ada di Desa Wadas serta menolak pengukuran dan pematokan lahan di Desa Wadas.
Pasca bentrokan yang terjadi pada Jumat (23/4/2021) lalu, Ia mengatakan di Wadas saat ini warga masih berjaga-jaga jika polisi kembali datang. “Dari dulu sekitar 2018 dalam forum sosialisasi warga sudah menolak penambangan dan sampai sekaragn tetap menolak,” ungkapnya.
Terkait pemberitaan yang menyebutkan aksi yang berujung kericuhan tersebut ditunggangi kelompok anarko, ia membantah. Menurutnya aksi tersebut murni dari kesadaran warga Wadasas dan jaringan solidaritas. “Tidak ada tunggang-menunggang. Warga memang mayoritas menolak tambang,” kata dia.
Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala BBWS Serayu Opak, Dwi Purwantoro, mengatakan berlanjut atau tidaknya IPL tidak bergantung hanya pada BBWS Serayu Opak melainkan tim yang sudah dibentuk bersama Pemprov Jawa Tengah.
“Proyek strategis nasional itu kan ada dasarnya kenapa menjadi prioritas. Tidak bisa dari BBWS sendiri menentukan. Koordinasinya dengan wilayah bersangkutan baik Pemerintah Purworejo maupun Jawa Tengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji meminta ASN meninggalkan kebiasaan lama dan memperkuat target pembangunan, termasuk kemiskinan dan pengangguran.
Dinkes Kota Jogja mencatat 41 kasus baru HIV hingga triwulan II 2026, turun dibandingkan 118 kasus pada 2024 dan 98 kasus pada 2025.
Pemkab Sleman dan Klaten menyepakati pembagian PBJT Candi Prambanan untuk mengoptimalkan PAD dan pengembangan kawasan wisata.
Lomba menyanyi Manunggal Fair Kulonprogo batal mendadak. Peserta kecewa karena sudah datang dan menyiapkan penampilan.
Biaya Haji 2027 berpotensi naik. Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf menyebut kenaikan harga avtur dan situasi geopolitik jadi pertimbangan.