Gunungkidul Tak Kebagian Kuota Transmigrasi 2026, Ini Penyebabnya
Gunungkidul dipastikan tidak memberangkatkan peserta transmigrasi pada 2026 karena minimnya kuota yang diterima DIY. Padahal, masih ada sekitar 30 kepala keluar
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - Satpol PP Gunungkidul akan mengintesifkan pengawasan di pusat-pusat perbelanjaan menjelang Lebaran. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menjadi sumber penyebaran virus Corona.
Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda Satpol-PP Gunungkidul, Sugito mengatakan potensi terjadinya kerumunan di pusat-pusat perbelanjaan sangat mungkin terjadi saat menjelang Lebaran. Sebab, banyak warga yang ingin memenuhi kebutuhan untuk berlebaran. Oleh karenanya, harus ada langkah antisipasi sehingga tidak terjadi kerumunan.
Menurut dia, adanya kerumunan sangat riskan dan bisa menjadi penyebab penularan Corona. "Pengawasan akan kami laksanakan tapi untuk waktunya akan disesuaikan dengan jadwal," kata Sugito, Selasa (4/5/2021).
Dia menjelaskan, upaya pengawasan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan. Kedisiplinan ini sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona sehingga penyebarannya bisa ditekan. "Operasi itu kami lakukan hingga mendekati Lebaran nanti," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul dipastikan tidak memberangkatkan peserta transmigrasi pada 2026 karena minimnya kuota yang diterima DIY. Padahal, masih ada sekitar 30 kepala keluar
Indonesia dan tujuh negara mengecam penyerbuan Masjid Al-Aqsa oleh lebih dari 4.200 pemukim Israel di Yerusalem Timur.
FBI mengembalikan delapan artefak budaya asal Papua yang diselundupkan secara ilegal ke Amerika Serikat kepada Pemerintah Indonesia.
Presiden Prabowo meminta Nanik S. Deyang tetap membantu BGN sebagai bagian dewan pengawas usai mengundurkan diri.
KPU DIY memutakhirkan data partai politik setiap semester melalui Sipol sebagai persiapan tahapan Pemilu yang dimulai pada pertengahan 2027.
Koperasi Mina Bahari 45 mengubah Pantai Depok menjadi kawasan wisata kuliner laut yang menyejahterakan nelayan dan pelaku UMKM lokal.