Jadwal dan Biaya Perpanjangan SIM Gunungkidul Senin 2 November 2026
Simak syarat dan biaya perpanjangan SIM A dan C di Gunungkidul pada November 2026, termasuk tarif PNBP dan dokumen yang harus disiapkan.
Diskusi Panel yang diselenggarakan Harian Jogja bertajuk Gugur Gunung Percepatan Pemulihan Ekonomi Perekonomian DIY, Rabu (9/6/2021). - Harian Jogja - Sunartono.
Harianjogja.com, JOGJA—Lima pilar memiliki peran penting untuk secara bersama-sama melakukan gugur gunung dalam memulihkan perekonomian DIY akibat pandemi Covid-19. Selain itu inovasi juga sangat diperlukan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bantul Bambang Guritno menjelaskan daya saing semua level pelaku usaha memiliki kendala yang sama di tengah pandemi, karena antara suplai dan permintaan tidak seimbang. Selain itu dihantui stigma kurangnya inovasi dan penguasaan teknologi informasi para pelaku usaha.
“Kami di Bantul mencoba membuat perumusan prinsip kalau ekonomi sifatnya dinamis harus bergerak terus, walaupun kita hadapi kendala dengan kebijakan pemerintah pusat yang mungkin kadang berubah-ubah,” katanya dalam diskusi panel termin pertama yang diselenggarakan Harian Jogja bertajuk Gugur Gunung Percepatan Pemulihan Ekonomi Perekonomian DIY, Rabu (9/6/2021).
Diskusi panel ini dibagi dalam dua termin, pada pertama mengangkat tema khusus yaitu Kolaborasi Pemerintah dan Perbankan Mendorong pemulihan perekonomian DIY. Kemudian diskusi panel kedua bertajuk Investasi sebagai Peta Jalan Pemulihan Perekonomian DIY.
Diikuti oleh para pelaku UMKM, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi, pelaku wisata, pelaku usaha serta sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemda DIY dan kabupaten serta kota, perwakilan DPRD DIY. Diskusi ini didukung oleh Bank BPD DIY, Badan Otorita Borobudur (BOB), Pemda DIY dan Hotel Harper Malioboro, dengan dimoderatori oleh Presiden Direktur Aksara Dinamika Jogja Arif Budisusilo.
Bambang Guritno menyarankan adanya perubahan mindset diikuti dengan manuver atau pergerakan dalam memulihkan perekonomian. Terpenting, kata dia, harus ada kolaborasi lima pilar.
“Harus ada kolaborasi pemerintah swasta perguruan tinggi, pelaku usaha dan media. Kemiskinan kami naik 13,5%, pengangguran 4,0%. Lima pilar diharapkan bisa bergerak bersama. Kami yakin bisa mengatasi, walaupun secara bertahap. Ada prospek maju,” ujarnya.
Ia menambahkan dari sisi aspek regulasi, Pemkab Bantul melakukan evaluasi terutama prosedur perizinan investasi. Di mana investasi terbuka untuk semua pihak, tetapi jangan sampai ada kesulitan bagi investornya karena regulasi yang menghambat.
“Apalagi kalau ada pihak yang menghambat termasuk meminta biaya di luar biaya resmi ini harus diatasi. Di Bantul ada KEK Sedayu, Piyungan luas sekitar 335 hektare, kami mencoba mengajak investor masuk menginvestasikan dananya,” kata dia.
Terkait kendala adaptasi teknologi bagi para pelaku usaha, ia menggandeng pihak mitra seperti platform online serta menggandeng kalangan milenial melalui pelatihan manajemen usaha.
“Kaitan dengan kekhawatiran terkait adaptasi teknologi bagi pelaku usaha, melalui Dinas Koperasi dan perdagangan sudah ada MoU dengan gojek dan lain-lain. Pelaku usaha milenial dilatih manajemen, melalui strategis pemasaran,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Simak syarat dan biaya perpanjangan SIM A dan C di Gunungkidul pada November 2026, termasuk tarif PNBP dan dokumen yang harus disiapkan.
PSIM Jogja menyiapkan enam pemain EPA U-20 dan U-18 untuk League Cup 2026/2027 sekaligus memberi kesempatan kepada pemain minim menit bermain.
Sedayu General Hospital Bantul mengembangkan terapi oksigen hiperbarik untuk membantu pemulihan pasien sekaligus mendukung kebugaran dan wellness tourism di DIY
Pdt Jimmy Marcos menegaskan gereja harus menyuarakan ketidakadilan, mulai dari dampak MBG, karhutla, hingga proyek di Papua.
DPRD Sleman mendorong generasi muda menghidupkan olahraga tradisional untuk melestarikan budaya, membangun karakter, dan memperkuat kebersamaan.
Serapan anggaran belanja Bantul per 30 Oktober 2026 mencapai 69,64%. DPUPKP menjadi OPD dengan realisasi terendah, yakni 48,14%.