Serapan Anggaran Pemkab Bantul Baru 69,64%, DPUPKP Terendah

Harianjogja.com, BANTUL—Realisasi serapan anggaran belanja daerah Kabupaten Bantul hingga 30 Oktober 2026 baru mencapai 69,64% dari total alokasi Rp2,51 triliun. Dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) menjadi instansi dengan tingkat penyerapan terendah, yakni 48,14%.

Pemerintah Kabupaten Bantul masih harus mempercepat realisasi belanja menjelang berakhirnya tahun anggaran pada Desember 2026. Perhatian terutama diarahkan pada belanja modal yang penyerapannya belum mencapai separuh dari total anggaran.

Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Nurhidayati, mengatakan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menunjukkan realisasi belanja daerah per 30 Oktober 2026 baru mencapai Rp1,75 triliun.

"Total belanja daerah yang telah terserap mencapai Rp1,75 triliun dari alokasi Rp2,51 triliun," ujarnya, Selasa (3/11/2026).

Belanja Modal Bantul Baru Terserap 49,18%
Berdasarkan komponen belanja seluruh OPD, belanja operasi menjadi pos dengan tingkat penyerapan tertinggi. Realisasinya mencapai Rp1,46 triliun atau 72,75% dari total anggaran yang dialokasikan.

Sementara itu, penyerapan belanja modal masih tertinggal. Hingga akhir Oktober, realisasinya baru mencapai Rp88,28 miliar atau 49,18% dari anggaran.

Adapun belanja transfer telah terealisasi sebesar Rp196,05 miliar atau 62,52%. Untuk belanja tidak terduga (BTT), realisasinya masih paling rendah, yakni Rp499,21 juta atau 8,57% dari total alokasi Rp5,83 miliar.

"Untuk belanja transfer telah terealisasi Rp196,05 miliar atau 62,52%. Sedangkan belanja tidak terduga (BTT) baru terserap Rp499,21 juta atau 8,57% dari total anggaran Rp5,83 miliar," jelasnya.

Rendahnya realisasi belanja modal menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam percepatan penyerapan anggaran. Pos belanja ini baru mencatatkan realisasi kurang dari separuh alokasi hingga memasuki dua bulan terakhir tahun anggaran.

Disnakertrans Tertinggi, DPUPKP Terendah
Dari sisi kinerja OPD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul mencatatkan tingkat penyerapan anggaran tertinggi. Dari total alokasi Rp45,39 miliar, instansi tersebut telah merealisasikan Rp41,20 miliar atau 90,76%.

Sebaliknya, DPUPKP Bantul menjadi OPD dengan realisasi anggaran terendah. Dari total anggaran Rp154,96 miliar, dana yang sudah terserap baru Rp74,59 miliar atau 48,14%.

Nurhidayati mengingatkan angka yang tercatat dalam SIPD belum tentu sepenuhnya mencerminkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan OPD. Sebab, terdapat kemungkinan jeda antara pelaksanaan program atau kegiatan dengan pencatatan realisasi belanja.

"Angka serapan yang tercatat dalam SIPD belum sepenuhnya menggambarkan kegiatan yang telah dilaksanakan OPD. Kadang ada jeda waktu antara pelaksanaan kegiatan dengan pencatatan realisasi belanja," ungkapnya.

Dia menjelaskan, sejumlah OPD kemungkinan sudah menjalankan kegiatan sesuai rencana. Namun, proses pencairan anggaran dan penyelesaian dokumen pertanggungjawaban administrasi masih berlangsung sehingga realisasinya belum seluruhnya tercatat.

"Ini kemungkinan kegiatan-kegiatan itu juga sudah dilaksanakan oleh OPD. Tinggal pertanggungjawabannya saja," ujarnya.

Pemkab Bantul Pacu Penyerapan Anggaran
Kepala BPKPAD Bantul, Istirul Widilastuti, menyebut pemerintah daerah terus mendorong percepatan penyerapan anggaran, terutama untuk belanja modal dan program prioritas lainnya. Langkah tersebut dilakukan menjelang penutupan tahun anggaran 2026.

BPKPAD juga meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD agar proses pencairan anggaran dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Koordinasi itu diharapkan membantu mempercepat realisasi belanja yang masih tertinggal.

Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan optimalisasi belanja daerah hingga akhir tahun. Dengan percepatan tersebut, realisasi anggaran diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja pemerintah daerah sesuai program yang telah direncanakan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.