Kebijakan PPKM Dinilai Memberatkan, Pelaku Wisata di Gunungkidul Minta Solusi

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pelaku wisata di Gunungkidul berharap ada solusi berkaitan dengan penutupan destinasi wisata. Pasalnya, kebijakan ini dirasa sangat merugikan bagi pelaku usaha di bidang kepariwisataan.

Salah satu keluhan disampaikan oleh Pemilik Rumah Makan Jogo Segoro di Pantai Ngandong, Kalurahan Tepus, Tepus, Rujimanto. Menurut dia, kebijakan penutupan destinasi wisata sebagai dampak dari pemberlakuan PPKM sangat berpengaruh terhadap perekonomian pelaku usaha di kawasan pantai.

“Ya kalau ditutup tidak ada pembeli, otomatis warung-warung pada tutup sehingga tidak ada penghasilan,” katanya kepada wartawan, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Permintaan Meningkat, PMI Jogja Tambah Mesin Plasma Konvalesen untuk Bantu Pasien Covid-19

Rujimanto mengungkapkan penutupan destinasi wisata sudah hampir berlangsung selama satu bulan. Ia berharap dengan kebijakan penutupan ada solusi sehingga pelaku usaha tetap bisa mendapatkan pemasukan untuk menyambung hidup.

“Jangan dibiarkan karena pelaku wisata kebingungan untuk mencari makan,” katanya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan Pemilik Rumah Makan Pak Ji Konco Dewe di Pantai Kukup, Kalurahan Kemadang, Tanjungsari, Mujiyanto. Menurut dia, kebijakan PPKM bukan pembatasan aktivitas, tapi lebih mirip lockdown. Pasalnya, pelaku usaha di kawasan pantai tidak bisa bekerja karena kebijakan penutupan destinasi.

Baca juga: Pedagang Malioboro Mulai Buka Lapak

“Praktis dengan ditutupnya wisata, kami tidak mendapatkan penghasilan. Terus segala kebutuhan tetap harus dipenuhi mulai makan hingga anggsuran terus berjalan,” katanya.

Menurut dia, apabila penutupan wisata terus diperpanjang maka banyak pelaku usaha yang akan gulung tikar. “Bagaimana tidak rugi, wong pengeluaran tidak bisa ditangguhkan, sedangkan dari sisi pendapatan nihil. Lama kelamaan tabungan yang dimiliki habis dan ujung-ujungnya banyak yang gulung tikar,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul, Hary Sukmono mengakui hingga sekarang belum ada instruksi berkaitan dengan pemberian bantuan bagi pelaku wisata. “Hingga sekarang belum ada kebijakan sehingga tidak ada bantuan yang disalurkan,” katanya.

Dia menjelaskan, penutupan wisata berkaitan erat dengan penerapan PPKM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sehingga di daerah harus mematuhi kebijakan tersebut. “Untuk pembukaan wisata, kami masih menunggu instruksi lanjutan. Tapi yang jelas, sekarang masih ditutup,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.