PBB Gunungkidul Tembus Rp17,8 Miliar, Jatuh Tempo 30 September
PBB Gunungkidul mencapai Rp17,83 miliar atau 68% target. Wajib pajak diminta membayar sebelum jatuh tempo 30 September 2026.
Kondisi Telaga Budegan di Dusun Pakelrejo, Piyaman, Wonosari terlihat mulai mengering. Selain itu, dampak dari kemarau juga dilaporkan ada puluhan ribu jiwa yang kesulitan mendapatka air bersih. Selasa (3/8/2021). Harian Jogja-David Kurniawan.
Harianjogja.com, TANJUNGSARI – Pemkab Gunungkidul menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak Juni lalu. Penetapan status sebagai upaya mitigasi kekeringah yang terjadi pada musim kemarau di tahun ini. Sebanyak 16 kapanewon (kecamatan) masuk dalam list terdampakan kekeringan di BPBD Gunungkidul.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki mengatakan, upaya mitigasi kekeringan terus dilakukan guna mengurangi dampak terjadinya musim kemarau. Selain mendata daerah-daerah yang rawan krisis air, BPBD juga telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
BACA JUGA : Kemarau, 92.578 Orang di Gunungkidul Krisis Air Bersih
Penetapan status ini sebagai upaya mengantisipasi di tingkat awal. Pasalnya, sewaktu-waktu bisa ditingkatkan menjadi darurat apabila kekeringan yang terjadi semakin meluas.
Data dari BPBD, di Gunungkidul hanya Kapanewon Karangmojo dan Playen yang terbebas dari krisis air di kemarau tahun ini. Sedangkan, 16 kapanewon lainnya berpotensi terdampak karena ada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih.
Meski demikian, hingga sekarang baru sepuluh kapanewon yang secara resmi mengajukan bantuan air bersih. Kapanewon ini meliputi Tepus, Rongkop, Girisubo, Patuk, Paliyan, Tanjungsari, Panggang, Semin, Wonosari dan Saptosari.
“Total hingga sekarang sudah ada 99.559 warga yang terkena dampak dari musim kemarau. Adapun bantuan yang diberikan sudah lebih dari 847 tangki,” katanya kepada Harianjogja.com, Rabu (4/8/2021).
Menurut Edy, dengan status siaga darurat maka penanganan masalah kekeringan masih menggunakan anggaran yang dimiliki sendiri. Meski demikian, pada saat ada peningkatan status menjadi darurat, BPBD dapat mengakses anggaran Belanja Tak Terduga yang dimiliki Pemkab Gunungkidul.
“Kalau sekarang belum bisa mengakses dan masih mengunakan anggaran rutin yang dimiliki. Selain itu, untuk droping juga ada bantuan dari pihak ketiga dan kapanewon ada yang mengadakan secara mandiri,” katanya.
BACA JUGA : Kekeringan Makin Meluas, 8 Kecamatan di Gunungkidul
Panewu Tanjungsari, Rakhmadian Wijayanto mengatakan, untuk droping air mengalokasikan anggaran sebesar Rp54,6 juta. Meski memiliki anggaran sendiri, ia mengaku juga tetap meminta bantuan ke BPBD Gunungkidul. “Kalau sendiri tidak bisa menjangkau ke seluruh wilayah. Sekarang bantuan air ke masyarakat juga sudah berjalan,” katanya.
Rakhmadian mengungkapkan, agar bantuan tidak tumpang tindih antara BPBD dan kapanewon, maka dilakukan pembagian. Hasil koordinasi disepakati, BPBD akan membantu warga di Kalurahan Banjarejo. Sedangkan penyaluran melalui anggaran kapanewon akan menjangkau warga di Kalurahan Hargosari, Kemiri Ngestirejo dan Kemadang.
“Droping air kapanewon tidak dilakukan sendiri karena pelaksanaan bersama dengan pihak ketiga,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PBB Gunungkidul mencapai Rp17,83 miliar atau 68% target. Wajib pajak diminta membayar sebelum jatuh tempo 30 September 2026.
Harga pangan nasional hari ini mencatat cabai rawit merah Rp69.950 per kg dan telur ayam ras Rp29.250 per kg berdasarkan data PIHPS.
Prabowo mengerahkan 6 pesawat TNI AU untuk mengirim 31 ton logistik ke NTT dan 500 pompa air ke Kalimantan.
Cek tarif dan rute Trans Jogja 2026. Tarif mulai Rp500 untuk pelajar, tersedia pembayaran tunai, kartu elektronik, QRIS, dan GoPay.
Anak usaha UGM, SWAP, bersiap IPO dengan harga Rp130-Rp140 per saham dan target dana Rp45,22 miliar pada September 2026.
Kebakaran di Menteng Dalam, Tebet, menewaskan empat orang. Gulkarmat Jaksel menduga api dipicu fenomena listrik dari ruang mesin fotokopi.