Pentingnya DPRD sebagai Penjaga Anggaran bagi Kepentingan Masyarakat

Harianjogja.com, BANTUL--Sebagai pemberi saran dan pendapat dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), DPRD Bantul berperan penting agar perumusan anggaran penerintah daerah bisa sejalan dengan kepentingan masyarakat. Melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul, RAPBD diawasi dan dipantau penggunaannya agar terus bermanfaaat bagi masyarakat.

Sebagai salah satu wakil ketua Banggar DPRD Bantul, Nur Subiyantoro terus berupaya memastikan perencanaan anggaran pemerintah sesua dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itulah, kata dia, pengawasan diarahkan untuk mendorong Pemkab Bantul dalam penanganan Covid-19 yang secara serius, kemudian alokasi anggaran yang kemarin yang dilaksanakan untuk penanganan Covid terkait dengan refocusing. Setelah itu, fokus pengawasan diarahkan pada penanganan pascapandemi.

"Di Banggar, peran saya adalah mendorong alokasi itu. Kebetulan saya sebagai salah satu pimpinan itu yang saya kawal betul untuk alokasi anggaran dinas-dinas perekonomian instansi terkait untuk itu kita kawal di situ di Banggar," kata Nur, Senin (25/10/2021).

Alokasi angaran yang tepat menurut Nur begitu penting, karena secara ekonomi masyarakat sangat terdampak karena adanya Covid-19. Dengan begitu, alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi, baik itu UMKM atau sektor ekonomi menengah menurut Nur sekarang sangat penting dan harus diutamakan.

"Itulah sebabnya, saya sangat mendorong di agar anggara khususnya di 2022 ini bisa untuk penanganan pasca pandemi. Yakni untuk menggairahkan kembali sektor-sektor ekonomi," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Bangkitkan UMKM

Kegiatan-kegiatan yang menstimulus berkembangnya UMKM misalnya pelatihan-pelatihan kepada kelompok usaha ekonomi menengah juga akan coba diusulkan oleh Nur. "Kemudian aspek pemasaran digairahkan lagi untuk pameran dari market-nya. Event pariwisata kalau memungkinkan juga dihidupkan kembali," tuturnya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa perencanaan anggaran tahun depan pada prinsipnya adalah untuk pemulihan ekonomi. “Hal ini tentu yang tidak boleh dikesampingkan selain kita penanganan covid secara medis. Tetapi penanganan yang dampak ekonomi sosial di masyarakat ini juga lebih penting," ujarnya.

Nur menjelaskan beberapa kegiatan-kegiatan fisik yang masih bisa ditunda di tahun anggaran berikutnya di-refocusing untuk penanganan Covid-19. "Sifatnya tidak dihabiskan, tetapi dikurangi atau di-pending. Contohnya sebelumnya alokasi anggaran untuk perluasan jalan Cinomati itu kan alokasinya, Rp60 miliar kami kurangi bertahap. Kemudian pembangunan gedung sarana publik kemarin juga kami pending dulu," ujarnya

Dana-dana program tersebut selanjutnya dialihkan untuk penanganan Covid-19 seperti pembangunan rumah sakit darurat hingga penyediaan fasilitas sarana-prasarana untuk selter bagi pasien yang terdampak Covid-19. Kemudian anggaran juga dialokasikan untuk obat-obatan.

"Refocusing anggaran untuk insentif nakes juga termasuk. Misalnya kemarin yang kami dorong untuk vaksin tenaga-tenaganya kesehatan, kan butuh tenaga untuk menyuntikan, anggaran untuk itu. Kemudian bagi tenaga kesehatan baik perawat maupun dotker di rumah sakit," ucap Nur.

Wakil Ketua DPRD Bantul ini berharap pelonjakan Covid-19 tidak kembali terjadi. Kendati anggaran tidak terduga akan tetap disiapkan.

"Anggaran tetap harus fokus kepada masyarakat. Yang namanya anggaran itu untuk masyarakat. Tetapi sekarang masih fokusnya pada penanganan Covid dan juga pasca pandemi ini khsususnya di sektor ekonomi dan permasalahan sosial  di masyarakat fokusnya ke situ.” 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.