Pembangunan Fisik Bantul Baru 69,40%, DPRD Minta Pelaksanaan Proyek Digenjot
Realisasi pembangunan fisik Bantul baru 69,40% hingga Triwulan III 2026. DPRD meminta Pemkab mempercepat proyek infrastruktur, terutama perbaikan jalan.
Suasana pembangunan parkir vertikal di kompleks balai kota, Senin (25/10/2021). Pemkot Jogja menargetkan pembangunan parkir dengan sistem vertikal yang dimulai sejak Oktober ini rampung pada Desember mendatang-Harian Jogja/Yosef Leon
Harianjogja.com, JOGJA--Pemerintah Kota Jogja melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) setempat membangun parkir vertikal khusus sepeda motor di kompleks balai kota. Pembangunan yang dimulai Oktober ini ditargetkan rampung pada Desember nanti sebagai salah satu solusi masalah lahan parkir yang terbatas di kawasan perkotaan.
Kepala Bidang Penataan Bangunan DPUPKP Kota Jogja, Fakhrul Nur Cahyanto menerangkan, pembangunan sistem parkir vertikal ini merupakan proyek percontohan (pilot project) dan perdana di wilayah setempat. Di Kota Jogja sistem parkir dengan cara vertikal baru ada satu yakni yang dikelola oleh rumah sakit PKU Muhammadiyah.
"Pertimbangan pembangunan itu kan sesuai kebutuhan, karena parkir untuk pegawai dan pengunjung itu sudah sangat mendesak ya. Jadi ada alternatif dengan skema vertikal, lahan yang dibutuhkan itu kan lebih sedikit dan kalau memang dianggap berhasil nanti akan dilanjutkan. Kita tentu akan evaluasi setelah yang ini terbangun itu seperti apa ke depannya," kata Fakhrul, Senin (25/10/2021).
BACA JUGA: Smart Air Kecelakaan di Papua, Jenazah Pilot Dievakuasi ke Jakarta
Dia menjelaskan, luas bangunan nantinya berkisar 6,5x8,5 meter (m). Adapun bangunan akan dibuat bertingkat enam dengan masing-masing tingkat kurang lebih setinggi 1,5 m, sehingga total ketinggian bangunan diperkirakan akan mencapai 10-12 m dengan tambahan atap. Sistem parkir vertikal ini diperkirakan mampu memuat sebanyak kurang lebih 200 sepeda motor.
"Sistemnya menggunakan semacam lift di tengah dan nanti di bagian depan ada ruang transisi, jadi motor akan parkir di depan dan petugas akan memasukkan ke lokasi parkir, misalnya lantai satu penuh jadi ke lantai dua, dan seterusnya. Di tengah juga ada semacam void [ruang terbuka] yang berguna untuk naik turunnya lift," ungkap Fakhrul.
Saat ini, tahapan pembangunan masih memasuki penggarapan pondasi awal yang dimulai sejak Oktober ini dan targetnya akan selesai akhir Desember nanti. Pemkot Jogja menganggarkan dana melalui APBD senilai Rp2,5 miliar untuk pembangunan sistem parkir vertikal itu. "Ini rekomendasi dari dishub, kan pernah studi banding ke Bandung untuk melihat pengelolaan parkir vertikalnya. Nanti pengelolaan saat sesudah jadi menjadi bagian BPKAD," jelasnya.
Menurut dia, kajian lanjutan soal pentingnya sistem parkir vertikal akan dilakukan ke depannya mengingat terbatasnya lahan parkir dan tingginya harga tanah di perkotaan. Sistem parkir vertikal pun disebut Fakhrul memungkinkan untuk diterapkan di pusat-pusat kawasan ekonomi maupun pariwisata di Kota Jogja.
"Karena memang kan pengadaan tanah di saat sekarang berat, salah satu alternatifnya ya parkir vertikal ini untuk solusi masalah parkir di perkotaan. Sehingga kami harap bisa jadi percontohan bukan hanya di komplek balai kota tapi juga di pusat ekonomi semisal Malioboro atau wisata lainnya," kata Fakhrul.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Wasesa menyebut, setelah bangunan jadi nantinya akan dikelola langsung oleh bagian aset Pemkot Jogja. Saat ini, pengoperasionalan sistem parkir vertikal itu masih belum dibahas lebih lanjut akan diserahkan kepada pihak ketiga atau dikelola sendiri oleh Pemkot Jogja. Meski begitu, Wasesa memastikan bahwa pengelolaan parkir vertikal nantinya dimungkinkan akan dikelola langsung oleh Pemkot Jogja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Realisasi pembangunan fisik Bantul baru 69,40% hingga Triwulan III 2026. DPRD meminta Pemkab mempercepat proyek infrastruktur, terutama perbaikan jalan.
Ahrie Sonta Nasution menjadi salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan Prabowo. Simak profil, pendidikan, dan perjalanan kariernya.
Sepuluh negara memiliki aturan penyadapan komunikasi yang mengatur kewenangan, prosedur, pengawasan, dan larangan penyadapan ilegal.
BPS DIY memproyeksikan produksi beras 2026 mencapai 329.020 ton, naik 5,79% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kasus penyadapan Listyo Sigit Cs disorot pengamat. Bambang Rukminto mendesak polisi mengusut pihak yang memerintahkan penyadapan.
PAD wisata Bantul terancam kembali tak mencapai target. DPRD menyoroti penurunan kunjungan dan potensi kebocoran retribusi.