Relokasi SDN Nglarang: Lahan Siap, Pembangunan Gedung Tunggu Pengembang
Lahan relokasi SDN Nglarang di Sleman sudah siap. Gedung baru sekolah terdampak Tol Jogja-Solo kini menunggu pengerjaan fisik.
Pentas kesenian Gejog Lesung Mekar Becici dalam acara Gelar Seni Akhir Tahun secara virtual di Puncak Pinus, Becici, Muntuk, Dlingo, Senin (21/12/2020) malam./Istimewa
Harianjogja.com, BANTUL--Komunitas Sanggar Seni Bantul (KSSB) melakukan audiensi dengan Pemkab Bantul perihal pengembangan sanggar seni di Kabupaten Bantul. Aksesibilitas anggaran menjadi salah satu poin yang disampaikan KSSB untuk pengembangan dan pelestarian berbagai kesenian.
Ketua KSSB, Nanik Sri Handayani menceritakan bahwa setidaknya ada 69 sanggar kesenian yang tergabung dalam KSSB. Berbagai kesenian dari mulai seni tari, gejog lesung, karawitan, angguk, musik hingga reog wayang tergabung di dalamnya. Sayangnya belum diakuinya komunitas ini, membuat dana dari pemerintah sulit diakses.
"Keluh kesah kita pertamanya kita belum diakui oleh dinas sebagai komunitas. Padahal kita ini adalah sanggar, sanggar itu pencetak generasi penerus bagi seniman-seniman. Tetapi dinas pun belum mengakui dan kita dalam setiap kegiatan mendanai sendiri dan tidak mendapatkan [bantuan] dana," tutur Nanik pada Rabu (17/11).
Nanik berharap dengan audiensi dan poin-poin yang disampaikan kepada Wakil Bupati Bantul komunitas sanggar seni di Bantul dapat diakui dan mudah dalam mengakses dana untuk pengembangan seni. "Dengan adanya audiensi dengan pak Wabup kita itu bisa dapat dukungan, dapat apresiasi, sehingga Komunitas Sanggar Seni Bantul itu bisa lebih maju dan dalam kegiatan dapat support dana," ungkapnya.
"Alhamdulillah setelah menghadap bapak, kita merasa lega, senang. Karena kedepannya akan diperhatikan," imbuh Nanik.
Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo ditemui setelah audiensi menuturkan bahwa dirinya bangga atas keberadaan KSSB yang banyak melakukan kegiatan positif. "Melakukan proses dalam rangka pemberlajaran seni dan kebudayaan. Salah satu yang kami apresiasi adalah mereka mengadakan workshop secara mandiri," tuturnya.
"Pemerintah kabupaten punya kewajiban bagaimana mengampu teman-teman komunitas sanggar ini, mendorong, mendampingi dan kita harus memfasilitasi mereka. Maka kami sangat dukung betul apa yang menjadi ide cemerlang KSSB," tambahnya.
Sebagai tindak lanjut atas audiensi, dalam waktu dekat Joko akan melakukan rapat kerja bersama KSSB yang nantinya akan dipadukan dengan program pemerintah Bantul. "Langkah kedepan bahwa proaes yang dilakukan di tiap sanggar ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah," tegasnya.
Inventarisasi karya dan pendataan seniman juga akan coba diinisiasi Pemkab Bantul. Hal itu menurut Joko penting dilakukan karena sanggar merupakan wadah pencetak sdm di sektor kenudayaan. "Kedepan kita harus bisa menginventarisir karya-karya seni mereka, kemudian potensi sumber daya senimannya kita harus punya database-nya," tuturnya.
"Contoh misalkan pemda butub seorang penari cakil, itu dari sektor usia kecil sampai dewas kita punya datanya. Sewaktu-waktu kuta butuh, buka komputer, database keluar filenya, ketemu, di sanggar sana ada, di sanggar sana ada," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Lahan relokasi SDN Nglarang di Sleman sudah siap. Gedung baru sekolah terdampak Tol Jogja-Solo kini menunggu pengerjaan fisik.
Prediksi Indonesia vs Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026, Senin 5 Oktober 2026 pukul 20.00 WIB di SUGBK Jakarta.
PSIM Jogja menggelar gim internal untuk mengembalikan fisik dan ritme permainan jelang menghadapi Persija pada pekan keempat Super League 2026/2027.
Jacky Manuputty menjelaskan alasan absen dalam pelantikan Wantimpres di Istana Negara. Ia memastikan telah menyatakan kesediaannya.
Pilur serentak Bantul 2026 berjalan aman, lancar, dan damai. Bupati Abdul Halim Muslih meminta warga menjaga kerukunan dan menerima hasil dengan legowo
Meta Description:Kabupaten Temanggung menerima DBHCHT 2026 sebesar Rp28 miliar, turun dari sekitar Rp61 miliar pada 2025 dan berdampak pada program daerah.