Jelang Iduladha, Permintaan Kambing di Bantul Diprediksi Meningkat
Perdagangan hewan kurban di Bantul naik jelang Iduladha 2026. Kambing paling diminati, omzet pedagang diprediksi melonjak.
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menutup toko minuman keras (miras) di Jalan Kusumanegara, Umbulharjo, karena perizinannya tidak lengkap.
Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus Winarto menerjunkan personel ke lokasi tersebut untuk memeriksa kelengkapan perizinan toko miras. Agus membenarkan prosedur perizinan toko belum lengkap sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jogja.
BACA JUGA: Kelompok Ini Bebas Karantina saat Masuk Indonesia. Siapa Saja Mereka?
"Yang jelas kami menemukan usaha yang perizinannya belum lengkap. Kemarin sudah diberikan surat dari DPMPTSP untuk tutup karena harus melakukan migrasi perizinan OSS berbasis risiko," katanya, Rabu (15/12).
Pengecekan status izin toko miras ini bermula dari video promosi yang dikeluarkan oleh pengelola di medsos. Dalam narasi video, disebut bahwa toko Meduzza telah mengantongi izin lokasi yang diterbitkan berdasarkan ketentuan lembaga Online Singgle Submission (OSS).
Selain itu, dalam surat izin lokasi yang beredar itu juga mencantumkan lahan 250 m² dengan rencana kegiatan perdagangan eceran minuman beralkohol. Surat diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2021 oleh Walikota Jogja.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jogja Nurwidi Hartana melalui surat resminya tertanggal 1 Desember 2021 telah berkirim surat kepada pemilik usaha tersebut.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS, dengan jenis perizinan berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko jenis kegiatan usahanya.
Selanjutnya pelaku usaha yang sudah memiliki Perizinan Berusaha (NIB dan Izin Usaha) yang diterbitkan oleh OSS versi 1.0/1.1 diimbau segera melakukan proses migrasi ke OSS Berbasis Risiko. Pada proses migrasi, pelaku usaha agar memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan.
"Selama melakukan proses pemenuhan persyaratan standar dalam rangka proses migrasi, kami menghimbau agar Saudara tidak melakukan aktivitas usaha sampai terbitnya Izin Usaha," tulis surat imbauan dengan tembusan Kemantren Umbulharjo, Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
BACA JUGA: Ini Pengakuan Pentolan Suporter dari Klaten tentang Alasan Mendukung PSS & PSIM
Sementara, Wakil Walikota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan, Peraturan Daerah Kota Jogja tentang Miras No.7/1953 menyatakan unit usaha yang diperbolehkan mengedarkan dan menjual miras adalah hotel dengan status bintang tiga serta restoran dengan klasifikasi talam kencana.
"Di luar itu tidak boleh. Jadi penutupan itu merupakan konsekuensi untuk menjaga suasana di masyarakat. Bukan berarti orang minum itu tidak boleh, tapi orang jualan yang kita batasi," jelasnya.
Heroe menegaskan unit usaha yang ditutup itu mesti mengurus perizinan secara lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku agar boleh beroperasi kembali. Pemkot bakal rutin mengadakan inspeksi ke sejumlah tempat untuk memastikan aturan penjualan miras diikuti dengan optimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Perdagangan hewan kurban di Bantul naik jelang Iduladha 2026. Kambing paling diminati, omzet pedagang diprediksi melonjak.
Nyeri dada seperti ditusuk bisa menjadi tanda robekan aorta mematikan. Dokter mengingatkan penanganan cepat penting untuk mencegah kematian.
Harga emas Pegadaian hari ini naik. Emas Antam tembus Rp2,887 juta per gram, UBS Rp2,845 juta, dan Galeri24 Rp2,782 juta.
KA Prameks kembali padat penumpang Senin ini, cek jadwal lengkap rute Jogja–Kutoarjo.
Global Sumud Flotilla menyebut seluruh kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza dicegat pasukan Zionis Israel di perairan internasional.
Jadwal SIM Kulonprogo Mei 2026, tersedia layanan di Mal Pelayanan Publik Kulonprogo.