PAD Wisata Gunungkidul Nyaris Capai Target Tahunan dalam Enam Bulan
PAD wisata Gunungkidul mencapai Rp35,8 miliar hingga akhir Juni 2026 atau 99,29 persen dari target tahunan. DPRD mendorong target pendapatan dinaikkan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Sugeng Purwanto (kanan) mendampingi dokter hewan menyuntikan vaksin PMK di kandang Kelompok Ternak Pandanmulyo, Dusun Ngentak, Poncosari, Srandakan, Rabu (29/6/2022)./Istimewa
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunungkidul mengklaim kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tak berpengaruh terhadap program pembibitan sapi. Hingga sekarang dari target 19.300 sapi bunting sudah tercapai sekitar 12.000 ekor.
Kepala Bidang Bina Produksi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunungkidul, Fajar Ridwan mengatakan, di awal-awal kasus PMK sempat ada kekhawatiran berpengaruh terhadap pembibitan sapi. Meski demikian, kekhawatiran tersebut tidak terbukti karena program tetap berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang dicanangkan.
Di tahun ini pemkab menargetkan sapi bunting sebanyak 19.300 ekor. Hingga akhir Juli dilaporkan ada sekitar 12.000 ekor sapi sukses menjalani inseminasi buatan melalui program Sikomandan dan dinyatakan bunting.
“Di awal-awal kasus jelas ada kekhawatiran, apalagi kebanyakan yang terserang PMK adalah sapi. Tapi, ternyata tidak berpengaruh terhadap program pembibitan sapi,” kata Fajar kepada Harianjogja.com, Minggu (28/8/2022).
Meski demikian, ia mengakui keberhasilan juga tidak lepas dari program penanggulangan yang dilaksanakan dinas peternakan dan kesehatan hewan. Proses kawin suntik dilakukan seperti biasa, namun petugas harus berhati-hati untuk menghindari penularan PMK.
Sebagai contoh, pada saat selesai pengamatan di pasar dan mendapatkan panggilan untuk program inseminasi, petugas diwajibkan mandi serta berganti pakaian. “Tidak beda jauh dengan pencegahan corona karena ada penerapan protokol kesehatan,” kata mantan Kepala Bidang Ketahanan Pangan ini.
Fajar optimistis target sapi bunting di Gunungkidul bisa tercapai dengan banik, meski kasus PMK belum sepenuhnya hilang. “Akan terus dipantau dan mudah-mudahan bisa sesuai target,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan kasus PMK di Gunungkidul dapat dikendalikan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunungkidul, Wibawanti Wulandari. Menurut dia, jumlah kasus PMK relatif sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah lain di DIY. Terlebih lagi wilayah di Bumi Handayani juga dikenal sebagai gudang ternak.
“Ada 1.165 ekor yang terjangkit. Dari jumlah ini 541 ekor sapi dinyatakan sembuh. Sepuluh ekor sapi mati dan sebelas ekor ternak dipotong paksa,” katanya.
BACA JUGA: Warga Jateng Lebih Bahagia Dibandingkan Jogja Menurut Survei BPS
Menurut dia, upaya pencegahan terus dilakukan agar kasus tidak semakin bertambah. Salah satunya dengan program vaksinasi PMK. Hingga sekarang sudah ada 1.700 ekor sapi yang diberikan vaksin. “Program vaksinasi masih terus berlanjut, tapi pelaksanaan masih menunggu pengiriman dosis vaksin dari Pemerintah Pusat,” katanya.
Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan dengan pengecekan kesehatan hewan di pasar-pasar hewan. Pemeriksaan dengan pegecekan suhu badan hingga melihat kondisi fisik hewan ternak. “Untuk sebaran kasus PMK ada di seluruh kapanewon di Gunungkidul, tapi dengan jumlah kasus yang berbeda-beda,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PAD wisata Gunungkidul mencapai Rp35,8 miliar hingga akhir Juni 2026 atau 99,29 persen dari target tahunan. DPRD mendorong target pendapatan dinaikkan.
Koperasi Desa Merah Putih di DIY mulai memetakan kebutuhan bahan baku MBG bersama SPPG untuk memperkuat pasokan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
5 operasi tak ditanggung BPJS Kesehatan 2026: kecelakaan, kosmetik, luar negeri, dan lainnya. Simak 19 operasi yang dijamin dan syarat klaimnya.
Dinas Pendidikan Gunungkidul mencatat ada 18 SMP swasta yang tidak mendapatkan murid dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026-2027.
Protes kebijakan E20 di India meluas! Pengendara keluhkan mesin rusak dan BBM boros. Pemerintah sebut ini eksperimen, oposisi minta evaluasi.
Perpres Nomor 111 Tahun 2025 memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai bagian dari analisis ancaman nonmiliter dalam kebijakan pertahanan negara.