TPST Wukirsari Gunungkidul Ditargetkan Mulai Dibangun Awal 2027
Dokumen TPST Wukirsari Gunungkidul rampung. Lelang ditargetkan Oktober dan pembangunan diharapkan dimulai awal 2027.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Sugeng Purwanto (kanan) mendampingi dokter hewan menyuntikan vaksin PMK di kandang Kelompok Ternak Pandanmulyo, Dusun Ngentak, Poncosari, Srandakan, Rabu (29/6/2022)./Istimewa
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunungkidul mengklaim kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tak berpengaruh terhadap program pembibitan sapi. Hingga sekarang dari target 19.300 sapi bunting sudah tercapai sekitar 12.000 ekor.
Kepala Bidang Bina Produksi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunungkidul, Fajar Ridwan mengatakan, di awal-awal kasus PMK sempat ada kekhawatiran berpengaruh terhadap pembibitan sapi. Meski demikian, kekhawatiran tersebut tidak terbukti karena program tetap berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang dicanangkan.
Di tahun ini pemkab menargetkan sapi bunting sebanyak 19.300 ekor. Hingga akhir Juli dilaporkan ada sekitar 12.000 ekor sapi sukses menjalani inseminasi buatan melalui program Sikomandan dan dinyatakan bunting.
“Di awal-awal kasus jelas ada kekhawatiran, apalagi kebanyakan yang terserang PMK adalah sapi. Tapi, ternyata tidak berpengaruh terhadap program pembibitan sapi,” kata Fajar kepada Harianjogja.com, Minggu (28/8/2022).
Meski demikian, ia mengakui keberhasilan juga tidak lepas dari program penanggulangan yang dilaksanakan dinas peternakan dan kesehatan hewan. Proses kawin suntik dilakukan seperti biasa, namun petugas harus berhati-hati untuk menghindari penularan PMK.
Sebagai contoh, pada saat selesai pengamatan di pasar dan mendapatkan panggilan untuk program inseminasi, petugas diwajibkan mandi serta berganti pakaian. “Tidak beda jauh dengan pencegahan corona karena ada penerapan protokol kesehatan,” kata mantan Kepala Bidang Ketahanan Pangan ini.
Fajar optimistis target sapi bunting di Gunungkidul bisa tercapai dengan banik, meski kasus PMK belum sepenuhnya hilang. “Akan terus dipantau dan mudah-mudahan bisa sesuai target,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan kasus PMK di Gunungkidul dapat dikendalikan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunungkidul, Wibawanti Wulandari. Menurut dia, jumlah kasus PMK relatif sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah lain di DIY. Terlebih lagi wilayah di Bumi Handayani juga dikenal sebagai gudang ternak.
“Ada 1.165 ekor yang terjangkit. Dari jumlah ini 541 ekor sapi dinyatakan sembuh. Sepuluh ekor sapi mati dan sebelas ekor ternak dipotong paksa,” katanya.
BACA JUGA: Warga Jateng Lebih Bahagia Dibandingkan Jogja Menurut Survei BPS
Menurut dia, upaya pencegahan terus dilakukan agar kasus tidak semakin bertambah. Salah satunya dengan program vaksinasi PMK. Hingga sekarang sudah ada 1.700 ekor sapi yang diberikan vaksin. “Program vaksinasi masih terus berlanjut, tapi pelaksanaan masih menunggu pengiriman dosis vaksin dari Pemerintah Pusat,” katanya.
Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan dengan pengecekan kesehatan hewan di pasar-pasar hewan. Pemeriksaan dengan pegecekan suhu badan hingga melihat kondisi fisik hewan ternak. “Untuk sebaran kasus PMK ada di seluruh kapanewon di Gunungkidul, tapi dengan jumlah kasus yang berbeda-beda,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dokumen TPST Wukirsari Gunungkidul rampung. Lelang ditargetkan Oktober dan pembangunan diharapkan dimulai awal 2027.
AI makin banyak digunakan di industri gim untuk mempercepat produksi, tetapi kreator tetap dibutuhkan karena hasil AI masih perlu diperiksa dan disempurnakan.
Sembilan ulama terpilih sebagai AHWA Muktamar ke-35 NU bermusyawarah di Ndalem Mbah Wahab untuk menentukan Rais Aam PBNU 2026–2031.
Marc Marquez juara MotoGP Aragon 2026 dan naik ke posisi kedua klasemen. Ia kini hanya tertinggal 20 poin dari Jorge Martin.
Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri penutupan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Senin (31/8/2026), setelah membuka muktamar pada Kamis.
DPRD DIY menyoroti perubahan desil DTSEN yang dinilai dapat mengancam bantuan warga miskin dan meminta verifikasi data diperkuat.