Anggaran Dispar Tahun Depan Naik Jadi Rp19,9 Miliar, Pemeliharaan Sarana Obwis Jadi Fokus

Harianjogja.com, BANTUL — Anggaran belanja Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul untuk tahun depan direncanakan Rp19,9 miliar. Besaran anggaran tersebut dinilai masih terlalu kecil, mengingat pariwisata adalah salah satu sektor unggulan pembangunan selain pertanian dan industri seperti yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2023 mendatang.

Kepala Dispar Bantul, Kwintarto Heru Prabowo mengatakan anggaran belanja Rp19,9 miliar itu meningkat dibanding anggaran belanja tahun ini yang sebesar Rp17,5 miliar.

Anggaran tersebut sebagian besar untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung wisata Rp8 miliar, gaji pegawai Rp6 miliar. Selebihnya untuk peningkatan kapasitas pengelola destinasi wisata serta promosi wisata.

BACA JUGA: Ombak Meluber hingga Area Payung Wisatawan Pantai Parangtritis, Tim SAR: Itu Sudah Biasa

Dia mengakui kenaikan anggaran tersebut memang tidak terlalu signifikan karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul, terlebih pascapandemi Covid-19.

“Jadi memang anggaran di Dinas Pariwisata ini tidak banyak berubah dari tahun ke tahun padahal Dispar lokomotif pembangunan. Inginnya kami anggaran lebih banyak tapi karena kondisi keuangan ya mau bagaimana? ” kata Kwintarto, Selasa (30/8/2022).

Sejumlah alasan besaran anggaran belanja Dinas Pariwisata tidak signifikan selain kondisi keuangan, juga karena Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik tidak ada tahun depan.

Selain itu pihaknya memang diminta untuk mencari sumber anggaran lain, di antaranya adalah mengandalkan dana keistimewaan (Danais), dana corporate social responsibility (CSR), dan dana dari Pemerintah Pusat.

Selain itu Dispar juga bisa berkalaborasi dengan OPD lain untuk pengembangan sektor wisata. Dia mencontohkan pengembangan ekonomi kreatif bisa melalui anggaran dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Koperasi, UKM, Peindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP).

“Soal bagaimana mengembangkan pariwisata berbasis pertanian bisa jadi di OPD lain lakukan sinkronisasi dengan Dispar,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.