Sultan Izinkan Warga Miskin di Desa Pakai Danais untuk Sewa Tanah Kas Desa, Ketimbang Jatuh ke Investor

Harianjogja.com, JOGJA--Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengizinkan penggunaan dana keistimewaan (danais) DIY untuk menyewa tanah kas desa sebagai lahan pertanian maupun pengembangan ekonomi yang dikelola warga sekitar. Ketimbang tanah kas desa disewa investor dan tidak memberikan dampak ekonomi bagi warga. 

Sultan mengatakan perhitungan angka kemiskinan yang dilakukan BPS Pusat tidak menghitung aset hanya sekadar pengeluaran konsumsi. Sultan menilai makanan di Jogja relatif murah sehingga sering masyarakat dengan pengeluaran konsumsi sedikit atau di bawah Rp480.000 sebulan dianggap miskin. 

“Misalnya kita puasa sehingga hanya makan dua kali sehari sehingga pengeluaran untuk makan ini tidak sampai Rp480.000 maka disebut miskin,” katanya dalam Sapa Aruh di Bangsal Kepatihan, Rabu (31/8/2022). 

Meski demikian Sultan tidak mempersoalkan aspek penilaian angka kemiskinan tersebut. Akan tetapi mengupayakan agar masyarakat Jogja lebih sejahtera di bidang ekonomi namun juga aman dan nyaman tinggal di Jogja. Sehingga pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan akan dimaksimalkan. Sultan mengizinkan jika danais digunakan untuk menyewa lahan pertanian bagi masyarakat yang membutuhkan maupun untuk pengembangan ekonomi dikelola warga sekitar. 

“Misalnya ada orang miskin di desa, ada orang nganggur di desa, tetapi kan tidak ada pekerjaan, bisa enggak misalnya pilihan di sektor pertanian. Ya sudah menyewa saja tanah kas desa yang ada di wilayah itu untuk bercocok tanam. Kalau enggak punya duit? Nanti kan bisa diupayakan bantuan danais, ya uang danais itu untuk menyewa lahan. Supaya APBD desa juga bertambah,” ucapnya. 

Pemberian bantuan danais untuk sewa lahan itu, lanjut Sultan, bisa diberikan antara tiga hingga lima tahun, setelah itu masyarakat harus menyewa sendiri. Sehingga danais tersebut selanjutnya bisa dimanfaatkan masyarakat yang berbeda. Sultan memberikan sinyal lebih baik tanah kas desa disewa untuk dimanfaatkan warga sendiri daripada kepada investor yang tidak memberikan keuntungan kepada warga sekitar. 

“Ini sangat bisa, daripada setiap bulan saya memberikan izin ke orang [investor] untuk membuat warung [resto], membuat kantor di desa itu, tetapi rakyatnya di situ tetap ada yang miskin dan nganggur, mbok uwis disewakan untuk masyarakatnya sendiri misalnya,” katanya.

Sultan mengatakan terkait program danais untuk sewa lahan ini sudah mulai berjalan di beberapa kelurahan. Setiap program danais harus ada unsur investasinya sehingga tidak langsung hilang. “Yang dimaksud investasi ya seperti menyewa lahan kas desa, bisa tambah udang, bercocok tanam, pengembangan destinasi wisata. Jadi tidak sekadar bangun jalan ini itu tetapi tidak ada implikasi peningkatan pendapatan masyarakat,” katanya. 

BACA JUGA: Viral di Twitter! Kecelakaan Maut Truk Dekat SD di Bekasi yang Tewaskan 10 Orang

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan terkait penggunaan tanah kas desa untuk warga dan bisa disewa dengan danais, hal itu melihat banyak lahan milik desa yang disewakan ke investor. Akan tetapi tidak memberikan dampak ekonomi yang berarti bagi warga. 

“Jadi maksud Ngarso Dalem itu selama ini tanah kas desa disewa untuk investor yang kadang tidak memberikan dampak ekonomi bagi warga desa. Bagaimana kalau tanah itu dipergunakan sendiri oleh masyarakat desa untuk pengembangan ekonomi,” kata Sultan. 

Aji menjelaskan, selama ini sudah banyak contoh penggunaan tanah kas desa untuk pengembangan ekonomi seperti di Tebing Breksi dan Mangunan bisa berkembangan secara ekonomi karena murni dikelola warga. “Karena semua warga terlibat, ada yang jualan, tukang parkir, nyuwek karcis, itu diinginkan Ngarso Dalem jadi warga sekitar memperoleh pendapatan. Pengembangan ekonomi atau wisata berbasis komunitas warga ini yang didorong agar perekonomian warga meningkat dan mengurangi kemiskinan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.