64.059 Peserta PBI APBN di Bantul Nonaktif, Ini Penjelasan Dinsos
Dinsos Bantul mencatat 64.059 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN dinonaktifkan hingga Oktober 2026. Pemkab siapkan anggaran Rp60 miliar.
Ilustrasi bus./Harian Jogja-Lugas Subarkah
Harianjogja.com, JOGJA — Organisasi angkutan darat (Organda) DIY memastikan bakal ada penyesuaian tarif di sektor transportasi seiring dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).
Organda yang membawahi layanan bus AKAP, AKDP, barang, wisata dan taksi ini menyebut kenaikan tarif nantinya berkisar 18-22%.
Ketua Organda DIY, Hantoro mengatakan kenaikan harga tarif atau layanan tidak bisa dihindarkan. Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan harga BBM.
Tidak hanya sektor transportasi, Hantoro menyebut dampaknya disinyalir juga berpengaruh terhadap sektor lain. "Karena kami sudah tidak bisa menawar lagi, ya diterima saja. Dan kami akan berusaha menyesuaikan untuk harga atau tarif," kata Hantoro, Minggu (4/9/2022).
BACA JUGA: BBM Sudah Naik, Bansos BBM di Jogja Malah Belum Jelas
Dia menyebut, kenaikan harga BBM yang mencapai 30% mau tidak mau membuat pengusaha transportasi putar otak. Kedua jenis BBM yang naik yakni Pertalite dan Solar merupakan bahan bakar pilihan utama para pelaku transportasi.
Layanan angkutan perdesaan (angkudes) dan taksi biasanya menggunakan Pertalite, sedangkan untuk angkutan barang atau wisata menggunakan solar. "Tarif pasti disesuaikan karena kami kan enggak bisa menawar soal BBM ini, apalagi naiknya 30 persen lebih. Kenaikan mungkin di sekitar 18-22 persen di semua layanan. Kurang lebih seperti itu," ujarnya.
Pihaknya pun meminta konsumen untuk memahami penyesuaian tarif ini. Menurutnya, hal itu juga merupakan pilihan yang sulit bagi pengusaha transportasi. Jika tarif tidak disesuaikan pengusaha takut merugi.
"Ini kan logis ya, misalnya BBM naik dan harga naik itu wajar, kalau konsumen protes ya mau bagaimana lagi. Kami sesuaikan dampak itu kan tidak ke kami saja, semua merasakan. Semuanya kena," katanya.
Hanya saja, pihaknya meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan stok aman setelah harga BBM dinaikkan. Jangan sampai, pengusaha atau pelaku transportasi kelimpungan akibat stok di sejumlah SPBU langka dan menyebabkan antrean mengular.
"Kalau bagi kami yang penting adalah ketersediaan BBM, kemarin sebelum naik ketersediaan langka sekarang saat naik harapan kami stok aman. Itu yang bisa memperlancar ke kami," ucapnya.
Di sisi lain, pihaknya juga belum mendapatkan informasi detail mengenai bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah kepada pekerja transportasi akibat kenaikan harga BBM.
"Bansos itu juga belum tahu jatuhnya ke siapa kami belum tahu, karena tidak disampaikan secara detail siapa yang mendapatkan. Saya juga tidak tahu datanya dari mana itu," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dinsos Bantul mencatat 64.059 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN dinonaktifkan hingga Oktober 2026. Pemkab siapkan anggaran Rp60 miliar.
Dinkes Sleman mengimbau warga menerapkan PHBS dan mengenali gejala ISPA di tengah perubahan cuaca, terutama pada kelompok rentan.
Yusril mempersilakan Komnas HAM menyelidiki bentrokan di Pidie, Aceh, yang mengakibatkan satu warga meninggal dan 13 orang luka-luka.
MilkLife Kickers meraih dua kemenangan pada hari kedua Singa Cup 2026 setelah mengalahkan BMW 8-0 dan Fremantle City FC 5-1.
Pelatih PSIM Risto Vidakovic menilai penalti untuk Dewa United terlalu berlebihan setelah timnya kalah 1-2 di Stadion Sultan Agung.
Reses III DPRD Bantul 2026 mendorong penguatan sarana pendidikan melalui bantuan komputer dan buku untuk meningkatkan fasilitas perpustakaan serta literasi