Rektor dan Guru Besar UMY Soroti Rencana Pendirian 10 Kampus URI
Rencana pendirian 10 kampus Universitas Republik Indonesia dinilai perlu kajian akademik, dasar hukum yang jelas, dan perhitungan anggaran yang matang.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. /Harian Jogja-Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, JOGJA — Setelah pihak sekolah merespons keras pernyataan ORI DIY soal sekolah yang diuntungkan miliaran rupiah karena jual-beli seragam, kini giliran Gubernur DIY Sri Sultan HB X angkat bicara.
Sultan menegaskan tidak boleh ada paksaan terkait seragam dan pungutan di sekolah.
Pada prinsipnya, kata dia, seragam tidak boleh dipaksakan siswa harus membeli di sekolah. Meski pada akhirnya dikoordinasikan oleh forum orang tua siswa, tetap tidak boleh ada paksanaan.
“Prinsip tidak boleh untuk seragam, la sekarang prinsip ya. Bantuan dari orang tua itu prinsipnya boleh, tetapi sekarang pemaksaan atau tidak, sukarela. Nek terus ngarani [menentukan jumlahnya] itu enggak bisa,” katanya di Kepatihan, Rabu (28/9/2022).
BACA JUGA: 8.900 Bidang Tanah Kraton dan Pakulaman Telah Disertifikasi
Adapun terkait dengan pungutan, jika hal itu dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksanaan diperbolehkan karena ada aturannya. “Neng nek sukarela itu kemungkinan bisa, tetapi yang mengerjakan itu kebijakan lokal. Itu kan ada keputusan menteri, semua tahu,” ucapnya.
Sultan mengatakan karena sudah ada regulasi yang mengatur maka tidak ada alasan lagi bagi pihak sekolah untuk tidak mengetahui. Sehingga harus sesuai aturan tidak boleh dipaksakan.
“Kalau dipaksa ya enggak boleh, tetapi kalau itu terserah keikhlasan orang tua itu masalah lain, boleh, dalam iuran kan boleh. Tetapi jangan ngarani, nek ngarani kan mekso,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Rencana pendirian 10 kampus Universitas Republik Indonesia dinilai perlu kajian akademik, dasar hukum yang jelas, dan perhitungan anggaran yang matang.
RSUP Dr Sardjito menghentikan stase dokter PPDS EPR usai komentar viral soal pasien BPJS. Rumah sakit menegaskan pasien tersebut bukan pasien Sardjito.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,29% pada kuartal II 2026 belum mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas. BPS mencatat pekerja mandiri meningkat, sementara p
DPRD DIY meminta Raperda Pengelolaan Permuseuman melindungi museum rakyat agar tidak terbebani standar museum pemerintah.
DPK Kota Jogja mengenalkan layanan Amarta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyelamatkan dan mengelola arsip keluarga.
Dokter mengingatkan gaya hidup sedentari pada anak dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan hipertensi. Simak aktivitas fisik yang dianjurkan.